KEPAHIANG – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 di SMK Negeri 6 Kepahiang, yang dikenal sebagai SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Kepahiang, mulai menjadi sorotan.
Dengan jumlah peserta didik yang tercatat sebanyak 92 orang dan alokasi Dana BOS Tahun 2026 sebesar Rp77.740.000, muncul dugaan serius terkait validitas data peserta didik di sekolah tersebut.
Informasi yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya siswa fiktif serta siswa yang sudah tidak aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi diduga masih tercatat sebagai peserta didik aktif dalam administrasi sekolah.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi biasa. Sebab, validitas data peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan dan penyaluran anggaran pendidikan.
Publik pun mempertanyakan apakah 92 siswa yang tercatat benar-benar merupakan peserta didik aktif dan apakah seluruh data tersebut sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
DAPODIK DAN REALISASI DANA BOS PERLU DIBUKA
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap data Dapodik, daftar hadir siswa, data rombongan belajar, riwayat peserta didik, serta dokumen penerimaan dan mutasi siswa.
Selain itu, laporan realisasi Dana BOS sebesar Rp77.740.000 juga perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan dan aktivitas pendidikan yang benar-benar berlangsung.
Dinas Pendidikan terkait dan Inspektorat diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga verifikasi langsung terhadap keberadaan peserta didik.
KETUA UMUM LENTERA RI: JANGAN SAMPAI DATA SISWA DIJADIKAN CELAH PENYIMPANGAN ANGGARAN
Ketua Umum LSM Lentera RI, Tommy Hardianto, S.Kom., turut angkat bicara terkait munculnya dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Tommy, data peserta didik merupakan salah satu dasar penting dalam perencanaan anggaran pendidikan. Karena itu, apabila terdapat dugaan siswa fiktif maupun peserta didik yang sudah tidak aktif tetapi masih tercatat aktif, persoalan tersebut harus segera ditelusuri.
"Kami meminta pihak sekolah, khususnya kepala SMKN 6 Kepahiang, agar terbuka dan memberikan penjelasan secara transparan mengenai jumlah siswa yang benar-benar aktif. Jangan sampai ada data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sementara data tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran negara," tegas Tommy Hardianto.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk mencocokkan data Dapodik dengan kondisi riil peserta didik di sekolah.
"Jangan hanya melakukan pemeriksaan di atas meja. Harus ada verifikasi langsung, mulai dari keberadaan siswa, keaktifan mengikuti pembelajaran, hingga kesesuaian dokumen administrasi dan realisasi Dana BOS. Jika ditemukan indikasi manipulasi data atau penyimpangan anggaran, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.
LENTERA RI SEGERA BERSURAT KE APH DAN INSPEKTORAT
Lebih lanjut, Tommy Hardianto menegaskan bahwa Lentera RI tidak akan tinggal diam menyikapi dugaan tersebut. Pihaknya berencana segera melayangkan surat resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat agar persoalan ini mendapatkan perhatian serta pemeriksaan secara serius.
"Kami dari Lentera RI akan segera menyurati APH dan Inspektorat untuk meminta dilakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap validitas data peserta didik dan pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2026 di SMKN 6 Kepahiang. Kami ingin persoalan ini dibuka secara transparan agar semuanya menjadi terang berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan," tegas Tommy.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencocokan data Dapodik, daftar hadir siswa, kondisi faktual peserta didik, hingga dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
"Apabila nantinya ditemukan adanya manipulasi data atau indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Anggaran pendidikan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk dikelola tanpa pengawasan," tambahnya.
Lentera RI berharap APH dan Inspektorat dapat merespons langkah tersebut secara serius sehingga persoalan ini tidak berhenti sebatas dugaan, tetapi memperoleh kejelasan berdasarkan pemeriksaan dan fakta di lapangan.
JANGAN SAMPAI ANGGARAN NEGARA TIDAK TEPAT SASARAN
Apabila ditemukan adanya manipulasi data peserta didik atau pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan, pihak berwenang harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Awak media akan meminta klarifikasi kepada kepala SMKN 6 Kepahiang mengenai jumlah siswa aktif, validitas Dapodik, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik atau justru terdapat persoalan dalam pengelolaan data dan administrasinya.
(Metri)




%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








