• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    Dugaan Jaringan PETI dan Peredaran Merkuri di Silat Hilir, Publik Desak Investigasi Transparan

    Thursday, November 19, 2026, 12:13 WIB Last Updated 2026-11-19T05:13:48Z

    KAPUAS HULU - Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik.


    Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan adanya jaringan terstruktur yang melibatkan pemodalan, penyediaan alat, hingga peredaran bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) jenis Merkuri (Hg).


    Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari lapangan, jaringan tersebut diduga melibatkan beberapa pihak dengan pembagian peran sebagai berikut:


    *1. Dugaan Pemodal*

    Seorang oknum yang disebut berinisial AR, yang disebutkan menjabat sebagai Ketua Tim Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada salah satu unit kerja bank pelat merah di Silat Hilir, diduga berperan sebagai penyandang dana bagi pekerja tambang.


    Dugaan tersebut menyebutkan, penyaluran dana dilakukan melalui perantara, sebelum hasil tambang dikumpulkan dan disetorkan.


    Hingga rilis ini diterbitkan, dugaan tersebut belum terkonfirmasi secara resmi dan masih memerlukan pembuktian melalui investigasi aparat penegak hukum.


    *2. Dugaan Penyedia Alat dan Bahan Kimia*

    Seorang warga berinisial AN, yang disebut beraktivitas di wilayah Kilometer 11, diduga berperan sebagai penyedia sarana mesin penunjang tambang sekaligus pemasok Merkuri yang digunakan dalam proses amalgamasi pemisahan emas.


    Merkuri merupakan bahan kimia berbahaya dan beracun yang penggunaannya diatur ketat oleh negara karena berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS).


    Hingga saat ini, pihak yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi.


    *Ancaman Ekologis dan Landasan Hukum*


    Jika dugaan tersebut terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif. PETI yang menggunakan merkuri berpotensi meninggalkan kerusakan ekologis jangka panjang, pencemaran sungai, dan ancaman kesehatan bagi masyarakat di sekitar DAS.


    Secara yuridis, aktivitas tersebut bersinggungan dengan:


    - *UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba* — Penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00;

    - *UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH* sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja — Sanksi tegas terhadap perusakan lingkungan dan pembuangan limbah B3 tanpa izin;

    - *UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK* serta ketentuan integritas internal BUMN — Terkait tata kelola dan integritas insan perbankan.


    Keterlibatan oknum dari lembaga keuangan negara, jika terbukti, akan mencederai marwah institusi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang bersih, akuntabel, dan taat hukum.


    *Desakan Investigasi dan Asas Praduga Tak Bersalah*


    Publik mendesak agar aparat penegak hukum, instansi terkait, dan manajemen perbankan segera melakukan investigasi yang transparan, independen, dan akuntabel.


    Rilis ini disusun dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak yang disebutkan dalam dugaan ini dianggap belum bersalah sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.


    Demi keberimbangan dan objektivitas sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka seluas-luasnya ruang hak jawab, klarifikasi, dan konfirmasi kepada:


    - Manajemen Bank BRI Unit Silat Hilir / Cabang terkait

    - Pihak yang disebut berinisial AR

    - Pihak yang disebut berinisial AN

    - Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait


    Setiap tanggapan akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari proses verifikasi dan keberimbangan berita.


    Rilis ini akan terus diperbarui seiring perkembangan investigasi dan konfirmasi resmi dari pihak berwenang. 


    ( DEDE BLACK )

    Komentar

    Tampilkan