Penelusuran tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran publik.
Dalam prosesnya, Biro OKU Selatan awak media telah melakukan konfirmasi tertulis melalui WhatsApp sebanyak dua kali, namun belum memperoleh tanggapan.
Kepala Dinas Pendidikan kemudian memberikan tanggapan dan mengarahkan awak media untuk datang langsung ke kantor guna melakukan klarifikasi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, pada Kamis, 19 November 2026, awak media mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan. Namun, Kepala Dinas belum berhasil ditemui sehingga klarifikasi secara langsung belum terlaksana.
Berdasarkan enam dokumen RUP yang dihimpun dan ditelaah media paket-paket tersebut terdiri dari:
RUP 40239713 – Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri, sebesar Rp30.754.800.000.
RUP 40240078 – Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri, sebesar Rp13.183.500.000.
RUP 40240047 – Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, sebesar Rp4.754.307.000.
RUP 40239539 – Belanja Hibah Dana BOSP-BOS, sebesar Rp1.671.000.000.
RUP 40239538 – Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, sebesar Rp1.750.142.000.
RUP 40220229 – Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, sebesar Rp2.502.240.000.
Akumulasi pagu keenam paket tersebut mencapai Rp54.615.989.000.
Nilai tersebut merupakan pagu perencanaan berdasarkan dokumen RUP, bukan angka realisasi ataupun bukti kerugian negara.
(Awaludin)




%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








