• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    Kontrak PT Prabu Niskala Dewata Berakhir Desember 2026, RSUD Pandega Beri Sinyal Tak Lanjut Jika Hak Pekerja Belum Tuntas

    Thursday, November 19, 2026, 09:27 WIB Last Updated 2026-11-19T02:27:17Z

    PANGANDARAN - Polemik pemenuhan hak normatif puluhan pekerja kebersihan yang bertugas di RSUD Pandega Pangandaran melalui perusahaan alih daya PT Prabu Niskala Dewata masih belum menemukan titik terang. 



    Persoalan tersebut mengenai tentang  pembayaran gaji yang kerap terlambat, THR yang tidak dibayarkan secara penuh, hingga potongan gaji untuk pengadaan seragam dan perlengkapan kerja menjadi rangkaian persoalan yang terus membayangi para pekerja.



    Di tengah tuntutan penyelesaian hak pekerja, pihak RSUD Pandega mengungkapkan bahwa pembayaran terkait kontrak tenaga kebersihan kepada PT Prabu Niskala Dewata selama ini dilakukan pada tanggal 2 hingga 4 setiap bulan berikutnya. Namun, pembayaran tersebut tak serta-merta berbanding lurus dengan kepastian waktu penyaluran gaji kepada para pekerja.



    Informasi yang dihimpun menyebutkan, para pekerja kerap menerima gaji jauh dari waktu yang semestinya. Penyaluran upah bahkan bisa melewati tanggal 10 hingga tanggal 15 bulan berikutnya, 



    kondisi yang menimbulkan keresahan di kalangan pekerja karena kewajiban bekerja tetap berjalan, sementara hak atas upah tak kunjung diterima tepat waktu.



    Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan pembayaran tenaga kerja oleh perusahaan outsourcing, terlebih persoalan tersebut bukan disebut sebagai kejadian sekali dua kali, melainkan telah berulang dan memicu berbagai bentuk penyampaian tuntutan dari pekerja.



    Pihak RSUD Pandega, Kepala Bagian Tata Usaha, Redhi Fathan Affandi, dan Kasubag Keuangan dan Aset, Taupik Hermanto, saat ditemui awak media pada Rabu (18/11/2026), mengaku telah memanggil manajemen PT Prabu Niskala Dewata.



    RSUD Pandega juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap komitmen kerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kebersihan. 



    "(Berkenaan kerjasama) kami akan melihat komitmen mereka, jika terjadi lagi kejadian seperti kemarin, mau tidak mau tidak akan lanjut/putus kontrak/tidak diperpanjang" Ujar Redhi.



    Kontrak kerja sama yang saat ini berjalan dijadwalkan berakhir pada Desember 2026.



    Lalu Dia menambahkan, "Trus masalah THR, Baju, mereka tidak bisa menyelesaikan, pasti kami tidak akan memperpanjang, kalaupun mereka bisa komitmen menyelesaikan, kami akan mempertimbangkan lagi karena kejadian kemarin itu berdampak pada kami jadi ramai" Imbuhnya



    Sementara ketika disinggung terkait keuangan dari RSUD Pandega ke pihak PT Prabu Niskala Dewata, Taupik mejelaskan,



    "Kalau bulan Oktober untuk pembayaran gaji bulan September itu Tanggal 2, ini Saya lihat tadi dari sistem yaa, kalau bulan November untuk gaji Oktober di Tanggal 4" jelas Taupik



    "Bulan-bulan kebelakang juga (kurang lebih) sama, pada Tanggal 2 maksimal Tanggal 4" pungkasnya 



    Evaluasi yang dijanjikan RSUD Pandega akan menjadi ujian apakah komitmen terhadap penyelesaian hak pekerja benar-benar menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan kelanjutan kontrak penyedia jasa tenaga kebersihan.



    Sikap tersebut menjadi sorotan, sebab persoalan hak pekerja bukan hanya menyangkut hubungan internal antara perusahaan outsourcing dan tenaga kerjanya, tetapi juga berkaitan dengan komitmen penyedia jasa dalam memenuhi kewajiban yang menggunakan jasa tersebut.



    Di sisi lain, ketika ditelusuri mengenai keberadaan kantor PT Prabu Niskala Dewata telah berpindah lokasi, tidak ketahui alamat kantor yang sekarang. 



    Beredar menurut  informasi bahwa PT Prabu Niskala Dewata diduga menumpang di sebuah ruko di kawasan yang disebut sebagai kawasan elit, dengan lokasi kantor berada di lantai dua sebuah kafe.



    Awak media kemudian melakukan penelusuran ke lokasi yang disebut-sebut tersebut. Namun, ketika ditanyakan kepada petugas keamanan di kawasan ruko, keberadaan kantor PT Prabu Niskala Dewata tidak diketahui.



    Penelusuran tersebut belum dapat memastikan keberadaan kantor perusahaan, sehingga informasi mengenai alamat maupun aktivitas kantor yang disebut-sebut itu masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak manajemen PT Prabu Niskala Dewata.



    Sementara itu, puluhan pekerja masih menunggu kepastian. Bagi mereka, persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar administrasi perusahaan ataupun evaluasi kontrak, melainkan hak atas upah, THR dan perlengkapan kerja yang semestinya dipenuhi sesuai kewajiban perusahaan dan ketentuan yang berlaku. 


    ( M.Nurul )

    Komentar

    Tampilkan