• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    Revitalisasi SMKN 6 KEPAHIANG Disorot, Dugaan KKN Dan Siswa Fiktif Mencuat

    Thursday, November 19, 2026, 07:17 WIB Last Updated 2026-11-19T00:17:42Z

     

    KEPAHIANG – SMK Negeri 6 Kepahiang, yang dikenal sebagai SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Kepahiang, kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan mulai mencuat, mulai dari pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Sekolah Tahun 2026, dugaan ketidaksesuaian susunan kepengurusan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), hingga dugaan siswa fiktif dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).


    Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan informasi di lapangan, awak media memperoleh informasi bahwa dalam susunan kepengurusan P2SP kegiatan revitalisasi tersebut diduga terdapat sejumlah tenaga pendidik yang masih aktif mengajar di sekolah bersangkutan.


    Padahal, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, posisi Ketua P2SP, bagian logistik, dan pelaksana lapangan melibatkan unsur masyarakat setempat. Sementara posisi bendahara, sekretaris, dan penanggung jawab mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.


    Jika informasi tersebut benar dan terbukti tidak sesuai dengan petunjuk teknis, maka proses pembentukan kepengurusan P2SP patut dievaluasi. Termasuk bagaimana mekanisme penunjukan pengurus, pembagian tugas, pengawasan pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.


    Kondisi ini memunculkan dugaan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu ditelusuri lebih mendalam oleh instansi pengawasan dan aparat penegak hukum.


    DUGAAN SISWA FIKTIF, DANA BOS Rp77,74 JUTA IKUT DISOROT


    Persoalan di SMKN 6 Kepahiang bukan hanya berkaitan dengan kegiatan revitalisasi. Sebelumnya, Metro News TV juga telah memberitakan dugaan adanya siswa fiktif serta data peserta didik yang diduga tidak aktif dalam administrasi sekolah.


    Dalam pemberitaan sebelumnya, pengelolaan Dana BOSP Tahun 2026 sebesar Rp77.740.000 dengan jumlah peserta didik sebanyak 92 orang menjadi perhatian publik.


    Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik dengan kondisi riil di lingkungan sekolah.


    Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan terhadap data Dapodik, daftar siswa aktif, dokumen penerimaan peserta didik, data kehadiran, serta dokumen penyaluran dan realisasi penggunaan Dana BOSP.


    Apabila ditemukan adanya data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berdampak terhadap perhitungan alokasi anggaran, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.


    KONDISI LINGKUNGAN SEKOLAH JUGA MENJADI PERHATIAN


    Di sisi lain, kondisi lingkungan SMKN 6 Kepahiang turut menjadi perhatian dalam penelusuran awak media.


    Berdasarkan informasi dan kondisi yang disampaikan dalam penelusuran lapangan, suasana lingkungan sekolah disebut terlihat kurang terawat, dengan sejumlah bagian yang terkesan terbengkalai dan kondisi kebersihan yang dinilai kurang diperhatikan.


    Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan pendidikan, terlebih sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi peserta didik dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar.


    Apalagi, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi, masyarakat tentu berharap perubahan nyata dapat dirasakan oleh warga sekolah.


    LENTERA RI MINTA INSPEKTORAT, BPKP DAN BPK TURUN TANGAN


    Ketua Umum Lentera RI Provinsi Bengkulu, Tommy Hardiyanto, S.Kom., menilai sejumlah persoalan yang mencuat di SMKN 6 Kepahiang harus menjadi perhatian serius instansi pengawasan.


    Menurutnya, program pendidikan yang menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.


    "Kami meminta Inspektorat, BPKP, dan BPK turun tangan sesuai kewenangan masing-masing. Periksa secara menyeluruh, mulai dari pembentukan kepengurusan P2SP, kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan RAB, pengadaan material, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban kegiatan," tegas Tommy.


    Ia juga meminta agar dugaan siswa fiktif dan pengelolaan Dana BOSP sebesar Rp77.740.000 yang sebelumnya telah diberitakan Metro News TV turut menjadi bagian dari pemeriksaan.


    "Jangan sampai ada persoalan administrasi peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dana pendidikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," lanjutnya.


    Lebih lanjut, Tommy menegaskan bahwa saat ini Lentera RI masih melakukan proses pengumpulan data dan bahan keterangan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat informasi, mencocokkan dokumen administrasi, serta menelusuri berbagai dugaan yang berkembang agar laporan yang nantinya disampaikan memiliki dasar dan bukti pendukung yang jelas.


    "Kami tidak ingin gegabah dalam mengambil kesimpulan. Saat ini tim Lentera RI masih mengumpulkan data, dokumen, dan informasi pendukung. Semua akan kami pelajari dan verifikasi sebelum laporan resmi disampaikan kepada instansi berwenang. Namun, apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan, kami akan menindaklanjutinya melalui jalur hukum," tegasnya.


    Tommy menambahkan, apabila dugaan ketidaksesuaian tersebut terbukti, maka hal itu merupakan persoalan serius yang mencederai pakta integritas serta semangat pemberantasan korupsi yang telah dibangun bersama pemerintah dan unsur penegak hukum di Republik Indonesia.


    KEPALA SEKOLAH BELUM BERHASIL DIKONFIRMASI


    Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala SMK Negeri 6 Kepahiang mengenai susunan kepengurusan P2SP, dugaan ketidaksesuaian data peserta didik, pengelolaan Dana BOSP, serta kondisi lingkungan sekolah.


    Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah belum berhasil dikonfirmasi sehingga belum diperoleh penjelasan maupun klarifikasi resmi atas sejumlah persoalan tersebut.


    Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada kepala sekolah, pengurus P2SP, maupun instansi pendidikan terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.


    Berbagai persoalan yang mencuat di SMKN 6 Kepahiang ini diharapkan tidak berhenti sebatas pemberitaan dan polemik di tengah masyarakat.


    Inspektorat, BPKP, BPK, serta aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti informasi dan laporan yang disampaikan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.


    Sebab, pendidikan merupakan sektor penting yang menyangkut masa depan generasi muda. Setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan.


    Metro News TV akan terus melakukan penelusuran dan mengawal perkembangan persoalan ini, serta memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kepahiang.


    (Metri)

    Komentar

    Tampilkan