Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Deliserdang dan sejumlah titik strategis itu digerakkan rasa kemarahan warga atas ucapan Lomlom yang menyebut Deliserdang sebagai “Kabupaten Nahdliyyin”, sebuah kalimat yang dianggap menghina eksistensi dan sejarah Al Washliyah di daerah tersebut.

“Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, Al Washliyah sudah lebih dulu hadir di Sumatera Timur. Pernyataan Lomlom Suwondo adalah bentuk pengingkaran sejarah dan pelecehan terhadap organisasi Islam yang lahir jauh sebelum republik ini berdiri,” tegas Banu M. Baskara, perwakilan warga Al Washliyah dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa mendesak Lomlom Suwondo dan Direktur RSU dr. Anif, dr. Fahri, untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Al Washliyah. Keduanya dianggap telah mencemarkan nama baik organisasi lewat ucapan dan sikap yang dinilai arogan.
“Kami akan segera melaporkan mereka ke Polda Sumatera Utara. Ini bukan hanya soal konflik aset, tapi soal martabat dan harga diri umat,” ujar Banu, salah satu koordinator aksi.
Pemicu aksi ini juga berasal dari surat perintah Bupati Deliserdang, dr. Asri Ludin Tambunan, yang meminta agar sekolah MTs dan SMA Al Washliyah Patumbukan dikosongkan dalam waktu dua minggu, dengan dalih lahan tersebut adalah aset Pemkab. Padahal, menurut warga, sudah ada tiga putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah milik Al Washliyah.
Lomlom Suwondo dalam pernyataannya saat kunjungan ke SMPN 2 Patumbukan menawarkan agar siswa dari dua lembaga — negeri dan swasta — digabung dalam satu gedung. Pernyataan ini langsung ditolak warga.
“Tidak mungkin digabung, kami punya aturan dan identitas sendiri. Jika Pemkab ngotot, silakan saja bongkar gedung itu. Tapi kami akan terus melawan,” kata Banu.
Massa mengancam akan menggelar aksi susulan dalam skala lebih besar jika tidak ada solusi adil dari Pemkab Deliserdang. Mereka menegaskan tidak akan mundur selangkah pun untuk memperjuangkan hak dan martabat Al Washliyah.
“Kami ini bukan kelompok yang bisa dipermainkan. Kami akan lawan secara hukum, secara sosial, dan secara moral. Jangan salahkan kami jika ribuan kader Al Washliyah dari seluruh Sumatera Utara turun kembali ke jalan,” tutup Banu mengakhiri
(HTN)