Ratusan mahasiswa berkumpul sejak pagi hari dengan spanduk berisi seruan reformasi DPR RI, mengkritik kebijakan kenaikan tunjangan DPR, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik. Mahasiswa juga menuntut adanya evaluasi dan audit independen terhadap kinerja pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang dinilai tidak transparan.
Anggota Polres Ketapang yang terlibat dalam pengamanan tidak dibekali senjata api. Para personel Polwan berupaya menyampaikan himbauan secara humanis kepada mahasiswa agar menyampaikan aspirasi sesuai aturan dan kegiatan unjuk rasa agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Kepala Kepolisian Resort Ketapang, AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kabag Ops AKP Chandra Wirawan, S.H., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan pendekatan komunikatif guna meredakan tensi dan memastikan hak berkumpul serta menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang. “ Kami siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, namun juga memastikan hak mengemukakan pendapat di muka umum berjalan damai,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi.
Salah satu mahasiswa, Rini Andayani, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk wujud partisipasi warga negara dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak dengan rakyak kecil. Selain itu mahasiswa juga menuntut keadilan atas meninggalnya salah satu karyawan Ojol akibat tertabrak mobil rantis Brimob “ Kami menuntut transparansi penanganan kasus kematian sdr Affan akibat tindakan represif apparat. Kami juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan menaikan tunjangan DPR yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang dimana rakyat kecil masih kesusahan ” ujarnya.
Ketua DPRD Ketapang Achmad Soleh, S.T., M.Sos, menyatakan apresiasinya atas pelaksanaan aksi unjuk rasa yang tertib dan tanpa insiden. Pihaknya berjanji akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa pada hari ini dan segera menindaklanjuti kejenjang yang lebih tinggi. “ Kami menghargai suara mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi. DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui forum konsultasi publik dan komisi terkait untuk menghasilkan rekomendasi yang konkret,” Pungkasnya.
(Jailani)
