Musi Banyuasin - Kontingen Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Empat Lawang melayangkan protes keras di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XV di Musi Banyuasin, menuding adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam penghitungan poin. Kekecewaan ini menjadi kasus kedua setelah sebelumnya dugaan atlet ‘siluman’ di cabor atletik mencoreng nama Empat Lawang.
Ketua IPSI Empat Lawang, Lutfan Budi Purnomo, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap panitia penyelenggara. “Saya sangat kecewa dengan panitia Porprov kali ini. Ketimpangan dalam penghitungan poin sangat jelas terlihat,” ujar Lutfan.
Kekecewaan ini turut dirasakan atlet Alenski Olivia yang turun di kelas E Putri, yang tampak terpukul dan menangis atas putusan yang menimpanya.
Pelatih IPSI Empat Lawang menegaskan bahwa pelanggaran tersebut sangat nyata. “Saya sudah lima kali mengikuti Porprov di Sumatera Selatan dan saya paham betul terkait pelanggaran. Dalam kasus ini, atlet kami tidak melakukan pelanggaran,” tegasnya.
KONI Empat Lawang Siap Tempuh Jalur Hukum
Menanggapi rentetan dugaan kecurangan ini, Sekretaris Umum KONI Empat Lawang, Sandri, S.E., mewakili Ketua Umum Hidayat Muhammad, S.H., menyatakan kekecewaan.
”Ini adalah yang kedua kalinya terjadi, yang pertama itu di cabor atletik dan yang kedua ini di cabor IPSI. Kami berharap kepada panitia Kabupaten Musi Banyuasin dan tim pengawas dari provinsi ataupun dari pusat agar kiranya dapat bekerja dengan profesional,” ujar Sandri, S.E.
Tim kuasa hukum IPSI Empat Lawang, Advokat Herman Hamza, menyatakan akan membawa persoalan ini ke KONI Provinsi Sumatera Selatan. “Jika terbukti ada pelanggaran oleh panitia, kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum,” ungkap Herman.
Sementara itu, sejumlah aktivis Empat Lawang juga mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan di depan kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan jika tidak ada keadilan dalam penyelesaian masalah ini. Pihak KONI Empat Lawang mengeluhkan sulitnya menemui dan mengonfirmasi panitia Porprov, sehingga berita ini dirilis untuk mendorong transparansi dan keadilan.
(HN)
