MERANGIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Jawaban yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Merangin pada Jumat malam (28/11), Bupati M. Syukur menjabarkan kondisi APBD 2026 dan mengungkapkan strategi Pemkab di tengah tantangan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan.
Bupati M. Syukur menegaskan komitmen Pemkab untuk menjalankan program prioritas visi "Merangin Baru" meskipun menghadapi kendala anggaran.
Ia mengakui, penurunan TKD dari Pemerintah Pusat sebesar sekitar Rp247 Miliar berimbas pada pengurangan alokasi di hampir semua program. Untuk mengantisipasinya, Pemkab telah mengambil langkah strategis.
"Kami telah melakukan efisiensi dan evaluasi terhadap belanja yang tidak esensial, seperti pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, guna memastikan anggaran dialokasikan kembali ke sektor prioritas," ujar Bupati.
Alokasi anggaran per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, kini didasarkan pada skala prioritas, mencakup Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pendidikan dan kesehatan, Pemenuhan Belanja Wajib/Mengikat, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dibidang Infrastruktur, belanja pembangunan dan perbaikan infrastruktur dialokasikan sebesar 16,09% dari total belanja daerah (di luar belanja transfer). Khusus untuk jalan dan jembatan, porsinya mencapai 22,46% dari total belanja infrastruktur pelayanan publik.
Pemkab berkomitmen melaksanakan pembangunan secara proporsional dan berkeadilan, menyasar wilayah dengan aksesibilitas rendah dan jalan rusak berat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk pelayanan Kesehatan dan Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Anggaran kesehatan dialokasikan sekitar Rp255,5 Miliar untuk peningkatan sarana Puskesmas dan Rumah Sakit, pengadaan obat-obatan, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan.
Bupati juga menyampaikan strategi ambisius untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Diantaranya adalah dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Membangun hilirisasi Produk Unggulan yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Melakukan optimalisasi Potensi Pariwisata untuk mendongkrak pemasukan daerah. Mendorong kemajuan BUMD melalui penyertaan modal dan belanja subsidi agar dapat memberikan kontribusi PAD yang signifikan.
Bupati juga menjelaskan soal penurunan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen. Ia memastikan kinerja ASN tetap prima melalui sistem pengawasan, evaluasi kinerja berkala, dan sistem promosi yang adil berbasis sistem merit.
Ia juga menjamin tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
"Pengadaan barang dan jasa skala besar akan menggunakan Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE), serta melibatkan APIP, BPKP, dan BPK dalam audit," tutupnya.
R munthe
