BATANG KUIS - Proyek rehabilitasi aula Kantor Camat Batang Kuis yang menelan anggaran sekitar Rp397,600.000,00.juta dari APBD Kabupaten Deli Serdang dengan masa kerja 60 hari. kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, dalam pantauan di lapangan, ditemukan dugaan kuat penggunaan bahan material yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Proyek yang dikerjakan oleh CV. ELIA PANGESTU JAYA sebagai pelaksana dan sudah berjalan hampir enam minggu ini dinilai tidak menunjukkan kualitas pekerjaan yang layak dengan besarnya nilai anggaran. Dari hasil peninjauan langsung awak media di lokasi pada Sabtu (8/11/2025), tampak jelas bahwa material yang digunakan terkesan asal-asalan.
Material bangunan seperti batu bata, pasir timbun, semen, hingga keramik terlihat tidak memenuhi standar mutu konstruksi yang seharusnya digunakan dalam proyek pemerintah. Bahkan, menurut sumber di lapangan, beberapa kali para pekerja terlihat menggunakan air comberan untuk mencampur pasir dan semen — sebuah praktik yang jelas melanggar etika kerja dan berpotensi menurunkan kekuatan struktur bangunan.
Saat wartawan mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Juntak, selaku pengawas proyek Aula Kantor Camat Batang Kuis, yang bersangkutan tidak hadir di lokasi proyek. Padahal, pengawasan merupakan elemen vital untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan aturan yang telah ditetapkan.
Keesokan harinya, ketika awak media kembali menghubungi Juntak untuk meminta penjelasan terkait standar bahan yang digunakan, pengawas tersebut memilih bungkam. Sikap diam ini justru menimbulkan tanda tanya besar: apakah ada sesuatu yang tengah disembunyikan di balik proyek bernilai ratusan juta rupiah ini?
Ironisnya, Camat Batang Kuis pun terkesan enggan menanggapi persoalan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kecamatan. Padahal, proyek tersebut berada tepat di bawah pengawasan dan tanggung jawab administratif camat selaku pimpinan wilayah.
Masyarakat sekitar menilai bahwa ada indikasi permainan dan pembiaran dalam pelaksanaan proyek ini. Sejumlah warga yang ditemui di sekitar lokasi menyebutkan bahwa pekerjaan terlihat tidak maksimal, sementara dana yang dianggarkan sangat besar.
Kalau kami lihat, pekerjaannya asal jadi. Batu bata tipis, semen kayaknya dicampur kebanyakan pasir. Kalau memang proyek pemerintah, harusnya dikerjakan dengan baik. Ini malah kayak proyek pribadi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan penyimpangan dalam proyek ini menjadi sorotan publik karena besarnya nilai anggaran yang digunakan. Dana sebesar Rp370 juta lebih seharusnya mampu menghasilkan rehabilitasi aula yang kokoh, representatif, dan tahan lama. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya — kualitas material dan pengerjaan justru jauh dari harapan.
Pihak Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang diharapkan segera melakukan evaluasi dan audit teknis terhadap proyek tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran spesifikasi atau dugaan penyimpangan anggaran, sudah sepatutnya dilakukan tindakan tegas terhadap pihak pelaksana maupun pejabat yang terlibat dalam pengawasan.
Publik berhak mengetahui ke mana sebenarnya uang rakyat itu mengalir. Jangan sampai proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat malah berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak.
Kasus seperti ini menjadi cerminan betapa lemahnya pengawasan proyek pemerintah di tingkat daerah. Jika dibiarkan, bukan hanya mencederai kepercayaan publik terhadap aparat, tapi juga merugikan keuangan negara dan mengancam keselamatan bangunan publik di kemudian hari.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, media ini akan terus menelusuri kebenaran dugaan penyimpangan proyek rehabilitasi aula Kantor Camat Batang Kuis hingga tuntas. Rakyat menunggu kejelasan — apakah hukum akan berbicara tegas, atau kembali bungkam seperti pengawas proyek yang memilih diam.
( TIM )
