TEMINABUAN, SORONG SELATAN – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Kabupaten Sorong Selatan menyatakan sikap tegas terkait maraknya dugaan pelanggaran hak-hak pekerja di wilayah tersebut, Selasa (14/07/2026).
Ketua KSPI Kabupaten Sorong Selatan, Richard Bleskadit, menyayangkan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak dasar para pekerja.
Menurutnya, berbagai persoalan masih terjadi di lapangan, khususnya terkait keterlambatan pembayaran upah bagi sejumlah pekerja, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, cleaning service, aparat kampung, hingga petugas kebersihan.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upah para pekerja kerap dibayarkan tidak tepat waktu. Hal ini tentu sangat merugikan dan mencerminkan lemahnya pengawasan,” tegas Richard.
Ia menambahkan, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Atas dasar itu, KSPI Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah, di antaranya:
Membentuk tim pengawasan ketenagakerjaan yang melibatkan serikat pekerja.
Membuka posko pengaduan pekerja yang transparan, responsif, dan mudah diakses.
Richard menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari pembangunan daerah.
“Jika pemerintah abai terhadap pekerja, maka pemerintah telah mengkhianati fondasi pembangunan daerah ini. Karena Sorong Selatan dibangun dari keringat para pekerja,” pungkasnya.
(Moy)
