DELI SERDANG - Praktisi Hukum, Ketum DPP PWRI Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH., M.Kn Mencatat Pentingnya Penegakan Hukum Yang Berintegritas, Adil dan Transparan, tentang tata kelola sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum terlihat jelas oleh kita semua, bahwa perlu ada perbaikan disemua sektor, dominasi kelompok di tatanan elit politik, oligarki dan masyarakat golongan tertentu setelah 24 tahun era reformasi justru mengalami kemerosotan moral yang luar biasa di pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi KKN, Korupsi dan Nepotisme, hal tersebut dikatakan saat datang ke Deli Serdang Minggu 14 Desember 2025.
Kelihatan di mata publik kinerja para elit politik dan pemerintah pusat maupun daerah tidak singkron dalam menangani permasalahan, sementara para perusak hutan melenggang tenang tanpa takut terjerat hukum, kerena memang hukum di negara hukum ini tidak untuk para perampok SDA.
Elit politik yang seharusnya bekerja untuk rakyat sebagai pemegang kendali SDA, SDM dan sumber hukum tetapi sebaliknya entah bekerja untuk siapa, jelas dengan apa yang terjadi saat ini dalam menangani bencana tiga daerah Sumbar, Sumut dan Aceh lambat dan tidak tegas dalam mendorong untuk menentukan bahwa bencana besar tersebut selayaknya masuk kategori bencana nasional, agar gercep dalam penangananya, ditambah lagi dengan pembantu Presiden yang bicara ngasal di publik seperti Mentri Lingkungan hidup, Mentri kehutanan yang jelas bencana alam Sumatera akibat perambahan hutan dengan fakta kayu glondongan dipotong oleh manusia ehh masih dikatakan itu kayu yang hanyut karena erosi banjir, kita bisa sama-sama lihat bertebaran di media sosial itu bicara para Mentri tersebut.
Seharusnya hukum harus tegas dan terang juga transparan siapapun yang terlibat dalam penggundulan hutan yang tidak ditata kembali dengan menanam kembali atau menjaga kerusakan yang ditimbulkan tindak dengan tegas siapapun.
Coba cermati bersama bencana banjir yang begitu besar di daerah hingga kini belum maksimal penanganannya, lihat berita di media sosial langsung dari rakyat, masih banyak daerah terisolir belum tertangani akibat status bencana masih daerah, pemerintah harusnya gerak cepat dan tatapkan setatus bencana menjadi bencana nasional terlepas apapun penyebabnya.
Dan hukum harus ditegakkan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan oknum petinggi atau para oligarki yang terlibat dalam penggundulan hutan.
Jangan jadi satu kebiasaan jika ada satu masalah dibangsa ini dijadikan bola pingpong dan ada pejabat yang bicara tidak sesuai fakta.
Penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan pilar fundamental yang secara langsung berkorelasi dengan terciptanya kemakmuran rakyat. Sistem hukum yang efektif, adil, dan transparan sangat penting.
Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa diskriminasi memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Stabilitas ini penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bila negara ini ingin naik kelas, pemerintah harus berbenah diri. Presiden Prabowo jangan mudah begitu saja mempercayai laporan para pembantunya yang berprinsin asal bapak senang.
Kerangka hukum yang jelas dan penegakan yang adil memberikan landasan yuridis operasional bagi pengembangan dunia usaha. Ini mengurangi risiko ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali menghambat kegiatan ekonomi.
Transparansi dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk mencegah intervensi atau tekanan yang tidak semestinya dalam kasus hukum. Pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kesejahteraan umum, bukan untuk memperkaya segelintir orang.
Penegakan hukum yang adil dan transparan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas, investasi, dan keadilan, yang semuanya merupakan prasyarat penting bagi kemakmuran rakyat yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden dan Kementerian Kehutanan, harus mewujudkan komitme
(HTN)
