.jpg)
Pasalnya,Dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Luas,
iyank_Dian, yang juga merupakan bagian dari Pegiat Sosial Control Wilayah Lebak Banten Menilai bahwa banjir yang terus berulang tidak bisa lagi dipandang semata sebagai bencana alam.
"Jika banjir terjadi berulang Kali setiap tahun, maka yang perlu dievaluasi itu adalah tata kelola daerah.bukan hanya soal curah hujan, tetapi soal kebijakan, pengawasan, dan keberanian dalam menata lingkungan,"Ujarnya Kepada Wartawan,Rabu,(28/1/2026)
Menurutnya Masyarakat Kabupaten Lebak Khususnya Desa Sukatani Kp,Gunggurung Selatan,Dan Sekitar nya Sudah Terlalu sering menjadi korban dari persoalan yang sama. Rumah terendam, aktivitas ekonomi nya,terhenti,anak-anak terganggu pendidikannya, dan Bahkan rasa aman Seluruh warga pun terus tergerus,"Terangnya
Iyank_dian Memaparkan lebih lanjut,dirinya Menyebutkan Bahwa Banjir yang kerap Melanda Di berbagai Titik khususnya kabupaten Lebak ini,tak kunjung mendapat Penanganan Serius dari pihak Pemerintah daerah Atau pun Pemerintah desa setempat,
"Kami Sudah Sering Kali Mengalami Kebanjiran dan dari awal Terkena banjir Hingga saat ini belum ada upaya Konkret dari pihak pemerintah manapun Seolah tutup mata dan tidak mau tau Soal nasib Warga,kami meminta pihak pemerintah Terkait Dapat Turun langsung ke setiap titik lokasi jangan hanya duduk di balik meja saja,"paparnya,iyank_dian
Kemudian Iyank juga menyoroti peran DPR/DPRD Kabupaten Lebak yang Seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan eksekutif, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan penggunaan anggaran penanganan banjir.
“Fungsi pengawasan sangat penting agar kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat. Evaluasi kinerja dan transparansi anggaran harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banten dinilai perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan. Persoalan drainase yang tidak optimal, saluran air yang tersumbat, serta alih fungsi lahan yang kurang terkendali disebut juga sebagai faktor yang memperparah dampak banjir.
“Cuaca tidak bisa dijadikan alasan utama Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tegas, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang berkelanjutan,”pintanya
Ia juga meminta pihak pemerintah adanya langkah yang konkret berupa audit terbuka terhadap program penanganan banjir, evaluasi proyek-proyek terkait, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar persoalan banjir tidak terus berulang.
“Negara harus hadir secara nyata untuk melindungi warga masyarakat nya,"jelasnya
Atas peristiwa Terkait Perbaikan tata kelola daerah adalah kunci agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir Berkelanjutan
Keritik ini bukan tanpa dasar kami Selaku warga negara Republik Indonesia Raya Merdeka Hanya ingin hidup Layak Tanpa di Hantui ancaman banjir Setiap musim Hujan Datang,masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik,"pungkasnya,iyank
(Ijong)
