Menurut keterangan awak media, kedatangan ke sekolah dilakukan untuk meminta klarifikasi mengenai dana revitalisasi yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Namun, kepala sekolah Tomson Simajuntak tidak pernah berada di tempat saat didatangi. Upaya menghubungi melalui WhatsApp juga tidak mendapat jawaban.
Kondisi tersebut memicu kecurigaan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan jurnalis terkait transparansi pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.
Ketidaksediaan kepala sekolah memberikan klarifikasi dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik serta tugas pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin hak pers memperoleh informasi.
Sejumlah tenaga pengajar di sekolah tersebut, saat ditanya mengenai keberadaan kepala sekolah, kerap menyampaikan bahwa yang bersangkutan sebelumnya hadir. Namun, pada jam belajar berlangsung, kepala sekolah tidak lagi berada di sekolah. Jawaban yang diberikan kepada wartawan pun beragam, mulai dari sedang ke dinas hingga ada keperluan lain.
Di sisi lain, kondisi fisik bangunan sekolah dinilai kurang terawat. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa dana perawatan dan revitalisasi tidak dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, anggaran Dana Revitalisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk sekolah tersebut disebut mencapai sekitar Rp 689.000.000. Penggunaan anggaran ini diharapkan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkait upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi.
(edys lumbantorua)
