Kepahiang,– Perkembangan kasus hukum yang menyorot nama mantan Bupati Kepahiang, terus menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah kalangan menilai proses yang berjalan harus tetap menjunjung asas keadilan dan praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan penilaian sepihak sebelum adanya putusan resmi.(16/2/26)
Pengamat hukum menegaskan bahwa langkah penyidikan oleh aparat, termasuk dari , merupakan bagian dari prosedur hukum yang sah. Namun mereka mengingatkan bahwa tahapan tersebut masih bersifat pendalaman, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu.
Di tengah sorotan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat menilai pentingnya keterbukaan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman publik. Terlebih perkara berkaitan dengan objek lahan yang secara faktual disebut masih ada secara fisik dan tidak mengalami perubahan ukuran.
Informasi yang beredar dari hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa luas lahan yang menjadi objek persoalan tetap sesuai data awal dan batas-batasnya masih utuh. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan secara objektif dalam proses hukum, karena menyangkut fakta dasar keberadaan aset yang dipermasalahkan.
Sejumlah pihak juga mendorong agar instansi teknis memberikan keterangan resmi berbasis data ukur dan administrasi pertanahan. Penjelasan teknis dinilai krusial untuk memastikan duduk perkara secara akurat sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi.
Di sisi lain, Bando Amin dikabarkan bersikap kooperatif dan siap mengikuti seluruh tahapan hukum. Sikap tersebut dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah positif karena menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pengamat menambahkan, objektivitas semua pihak—baik aparat, media, maupun masyarakat—menjadi kunci agar proses hukum berjalan proporsional. Dengan pendekatan yang adil dan transparan, kebenaran materiil diharapkan dapat terungkap tanpa dipengaruhi tekanan opini publik.
(Metri)
