Baru-baru ini, Ketua DPRD Suwanti yang didampingi Wakil Ketua II tinjau langsung jalan yang viral di media sosial, pada Selasa (03/3/2026).
Diakuinya, jalan lintas timur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat tentu harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah dalam hal melakukan peliharaan jalan.
"Ini satu satunya akses jalan yang di lewati masyarakat menuju pusat kota untuk membawa hasil nelayan dan pertanian yang ada di pulau laut Timur dan Kecamatan Pulau Laut Selatan," imbuhnya.
Namun berbeda dengan PLT Kepala Dinas PUPR Hamid, menilai jalan yang rusak di lintas timur tidak sesuai di ributkan, baginya jalan rusak tidak sampai 100 Meter tidak pantas di viralkan di media sosial.
Menurut Hamid, ia tidak perlu media sosial, karena akan membanyak menimbulkan asumsi yang beda-beda, yang penting baginya adalah tindakan yang secepat mungkin.
"Tidak sesuai ini dipiralkan di media sosial, jalan yang di ributkan ini, panjang kerusakannya tidak mencapai ratusan meter. Dan apa gunanya ribut-ribut di media sosial, saya tidak perlu media sosial untuk menyikapi hal seperti ini," Kata Hamid saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (03/3/2026).
Mgetahui hal itu, Ketua Komisi III, Agus Subejo angkat bicara dan mengatakan jalan di Pulau Laut Timur menuju Pulau Laut Selatan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.
"Tentunta menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru untuk segera melakukan upaya perbaikan atau pengerasan, sehingga masyarakat secepatnya bisa mengakses jalan tersebut dengan lancar," kata Agus
Komisi III mendukung tindakan yang diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, gerak cepat langsung meninjau kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat.
"Syukur alhamdulillah kemarin Ketua DPRD dan Wakil Ketua II sudah turun langsung untuk melihat kondisi dilapangan dan segera meminta Dinas terkait umenurunkan alat berat guna perbaikan jalan tersebut,
dan kita akan terus memonitor perbaikan jalan tersebut," tegasnya.
(herry)
.jpg "Pemilik PT Benal Ichasan Persada Sudah Melunasi Semua hutang Tapi Kok Namanya Masuk DPO Dan Dikatan Melakukan Korupsi")
