Kondisi ini bahkan memaksa sebagian petani memilih tidak memanen hasil tanamannya karena dinilai tidak lagi memberikan keuntungan.
Biaya produksi yang tinggi—mulai dari pupuk, perawatan, hingga ongkos panen—tidak sebanding dengan harga jual di pasaran.
“Kalau dipanen, kami justru rugi. Jadi banyak yang dibiarkan membusuk di kebun,” ungkap seorang petani dengan nada kecewa.
Di tengah situasi sulit tersebut, para petani mulai menagih janji politik Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama Wakil Bupati Deni Lumban Toruan yang sebelumnya berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani.
“Bagaimana mau sejahtera? Untuk bertahan hidup saja kami sudah kesulitan seperti sekarang ini,” keluh para petani.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera turun tangan dengan langkah nyata. Intervensi harga, bantuan subsidi, hingga solusi distribusi dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar hasil pertanian tetap memiliki nilai jual yang layak.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Hal serupa juga terjadi pada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sey Pasaribu, yang belum memberikan klarifikasi terkait langkah yang akan diambil.
Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Utara juga telah dikonfirmasi terkait persoalan ini. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan resmi.
Ketidakpastian ini semakin menambah keresahan petani.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin sektor pertanian—yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat—akan semakin terpuruk.
( Edys lumbantoruan)
.jpg)
.jpg "Pengadaan Ikan Nila TA 2025 Diduga Bermasalah, Kepala Dinas Pertanian Rejang Lebong Naik Pitam Hingga Pukul Meja")
