Ini Kata Prof, Dr. Erdianto Effendi,SH.M.Hum Penyitaan Aset Hak Milik Hj, Merry Nasrun Oleh Kejari Padang Tidak Sesuai Prosedur

PADANG– Guru Besar Hukum Pidana Prof. Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum., dari Fakultas Hukum Universitas Riau, mengungkap temuan penting terkait kekeliruan proses penyitaan aset dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, Rabu 8/April/2026.

Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Erdianto menegaskan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam perkara tersebut tidak sesuai prosedur, khususnya terkait penyitaan benda tidak bergerak.

“Penyitaan Aset Itu Tidak Sah Kalau Tidak Ada Izin Dari Pengadilan"

",Prof. Erdianto menjelaskan, penyitaan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan wajib mendapat penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum tindakan penyitaan dilakukan. Tanpa dokumen itu, penyitaan secara hukum menjadi cacat,"jelasnya 

“Penyitaan atas benda tidak bergerak harus melalui izin Pengadilan Negeri. tanpa izin, penyitaan itu tidak sah. begitu pula terhadap barang milik pihak lain yang tidak terkait perkara, tidak boleh disita oleh Kejari,” tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik penyitaan terhadap barang yang tidak terkait tersangka maupun hasil tindak pidana. tindakan seperti itu, katanya, tidak memenuhi unsur hukum dan berpotensi melanggar prosedur penyidikan,"tambahnya 

Keterangan ahli tersebut disampaikan kepada awak media setelah memberikan pendapatnya di ruang sidang PN Padang, Jalan Khatib Sulaiman.

Lagi lagi Sidang Praperadilan Ditunda: Sorotan pada Penyitaan Tanpa Prosedur

Sidang praperadilan terkait dugaan penyitaan aset tanpa aturan oleh Kejaksaan Negeri Padang kembali ditunda, lantaran kelengkapan berkas dari pihak termohon (Kejari) belum masuk ke majelis hakim.

Perkara Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN.Pdg ini mempermasalahkan keabsahan penyitaan tanah dan bangunan seluas 1.143 m² di Komplek Griya Mawar Sembada Indah, Nanggalo, Padang, yang atas nama hak milik Hj. Merry Nasrun.

Aset tersebut disita Kejaksaan pada 17 November 2025 dalam penyidikan dugaan korupsi fasilitas kredit dan bank garansi BNI kepada PT Benal Ichsan Persada (2013–2020).

Masalah muncul karena izin penyitaan dari pengadilan baru terbit pada 20 November 2025, yakni tiga hari setelah penyitaan dilakukan. kondisi itu menjadi dasar kuat permohonan Praperadilan yang diajukan pihak pemohon.

Ahli: Penyitaan Terlambat, Maka Tidak Sah

Berikut pendapat Prof. Erdianto memperkuat argumentasi pemohon bahwa penyitaan tersebut cacat hukum sejak awal. menurutnya, izin yang keluar setelah tindakan berlangsung jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana,"pungkasnya 

Kini sorotan publik tertuju pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan penyitaan, terutama ketika perkara melibatkan aset besar yang bernilai sangat tinggi.

(Jamal)