Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul kecurigaan dari kalangan aktivis dan insan pers mengenai adanya alokasi anggaran yang tercatat dalam dokumen, namun diduga tidak memiliki jejak transaksi atau realisasi kegiatan nyata di lapangan.
"Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara nyata, bukan hanya tertulis rapi di atas kertas. Jika ada indikasi anggaran mengalir tanpa peruntukan yang jelas atau bahkan tidak ada kegiatannya (fiktif), maka transparansi adalah harga mati," tegas Irham Azis dalam pernyataannya, Kamis (28/5/2026).
🔎 Desak Audit dari Kejaksaan
Irham Azis menegaskan bahwa IJS Sulbar tidak akan tinggal diam melihat adanya potensi penyalahgunaan anggaran daerah. Ia meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan audit mendalam terhadap laporan keuangan Satpol PP Mamuju.
"Apabila ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan, Kejaksaan wajib melakukan audit. Jangan pernah main-main dengan anggaran yang merupakan hak rakyat. Kami dari IJS akan terus memantau dan mengawal kasus ini sampai tuntas," tambahnya dengan nada bicara serius.
⚠️ Tanggapan Pimpinan Satpol PP Dinilai Menghindar
Sorotan semakin tajam setelah upaya wartawan untuk mengonfirmasi rincian titik pengawasan dan penegakan Perda justru dijawab dengan nada emosional oleh pimpinan Satpol PP Mamuju, Marhaban. Alih-alih memberikan data yang transparan, pihak Satpol PP dinilai cenderung menghindar dan tidak kooperatif terhadap pertanyaan publik.
Bagi IJS, sikap tertutup tersebut justru semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Irham Azis mengingatkan bahwa sebagai instansi penegak peraturan daerah, Satpol PP seharusnya menjadi contoh dalam hal kepatuhan terhadap aturan, termasuk aturan keterbukaan informasi publik.
Data Anggaran Satpol PP Mamuju yang Disorot:
- Total Anggaran: ± Rp 1,1 Miliar
- Program Penunjang: Rp 412,6 Juta
- Program Ketertiban Umum: Rp 687,3 Juta (Termasuk operasional penegakan Perda dan peningkatan kapasitas).
IJS Sulbar berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sesuai dengan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat Mamuju, bukan untuk kepentingan oknum tertentu.
(JOHAR BK)
.jpg)
