Media berulangkali menghubungi Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskuperindag) Kabupaten Mamasa lewat via WhatsApp tapi tidak ada respon, dengan harapan masyarakat kehadiran pemerintah sangat di butuhkan masyarakat agar dapat proaktif di lapangan, agar hak-hak masyarakat miskin salah satu contoh kongkrit tabung gas elpiji 3 kg bisah di dapatkan agar kedepannya ada pengawasan yang lebih ketat.
Situasi ini memicu gelombang protes dan jeritan dari ibu rumah tangga serta pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada bahan bakar subsidi tersebut, warga menilai kondisi ini bukan sekadar kendala distribusi dari pusat, melainkan akibat lemahnya pengawasan terhadap tata kelola pangkalan di tingkat lokal.
Dugaan permainan Pangkalan Korbankan Warga Miskin, Sejumlah warga yang di temui awak media mengungkapkan kekesalannya karena pangkalan resmi diduga kuat lebih memprioritaskan penjualan dalam jumlah besar kepada para pedagang eceran atau tengkulak demi mengejar keuntungan pribadi.
Dugaan Praktik "pintu belakang" ini menyebabkan pasokan gas subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin justru ludes sebelum sempat diakses oleh warga yang berhak, Selasa 30/6/2026
"Kami yang miskin ini yang dikorbankan, gas subsidi ini kan hak masyarakat kurang mampu yang sudah diatur pemerintah. Tapi kenapa pangkalan begitu bebas menjual ke pengecer sampai harga di kios-kios melambung jadi Rp 45.000? Ini sudah keterlaluan," ujar salah satu warga lokal dengan nada kecewa.
Desakan kepada Pertamina, Pemerintah, dan Aparat Hukum dapat merespons ketidakadilan distribusi ini, masyarakat Kecamatan Tabulahan kusus di Lakahang secara terbuka mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan secara konkret.
"Harapan masyarakat"
Tindakan Tegas Pemerintah Daerah Dinas Perdagangan diminta segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan di Lakahang guna memantau kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).
Warga meminta pihak Pertamina mencabut izin usaha atau memutus kemitraan pangkalan yang terbukti melakukan kongkalikong dan menjual tabung di luar ketentuan regulasi.
Kepolisian diharapkan segera mengusut dugaan penyelewengan barang subsidi karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana yang merugikan hak-hak rakyat kecil.
Masyarakat berharap jeritan ini segera direspons sebelum kelangkaan ini berlarut-larut dan memicu dampak ekonomi yang lebih luas serta mengorbankan hak warga miskin di Lakahang.
(Johar BK)
.jpg)
