Isu Administrasi Mencuat, Proses Seleksi Direktur PDAM Lubuklinggau Dipertanyakan

LUBUKLINGGAU – Mencuatnya berbagai informasi dan spekulasi terkait proses seleksi Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau bersama Panitia Seleksi untuk segera memberikan penjelasan resmi agar polemik tidak terus berkembang.

Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, Ahlul Fajri, menyatakan bahwa berbagai informasi yang beredar, termasuk dugaan persoalan administrasi salah satu peserta seleksi, perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang berwenang.

“Jika seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan bagi Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kota untuk menutup informasi yang menjadi hak publik. Justru keterbukaan akan menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang,” ujarnya, Sabtu (4 Juli 2026).

Ia menegaskan, jabatan Direktur PDAM merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses pengisiannya harus mengedepankan prinsip profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 juga meminta Panitia Seleksi untuk menjelaskan secara rinci proses verifikasi administrasi seluruh peserta, termasuk apabila terdapat klarifikasi terhadap dokumen tertentu. Hal ini dinilai penting guna menghindari munculnya dugaan perlakuan tidak adil terhadap peserta tertentu.

Selain itu, pihaknya turut meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau memberikan penjelasan apabila benar terdapat proses telaah hukum dari instansi berwenang, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bersumber dari isu di media sosial.

“Yang kami perjuangkan bukan kepentingan individu, melainkan integritas proses seleksi. Jangan sampai proses yang menggunakan anggaran negara justru menimbulkan persepsi bahwa hasilnya telah diarahkan sejak awal atau terdapat perlakuan khusus kepada peserta tertentu,” tegas Ahlul Fajri.

Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 berharap Pemerintah Kota Lubuklinggau segera menyampaikan klarifikasi resmi agar kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan BUMD tetap terjaga.

“Jika seluruh proses memang telah sesuai aturan, sampaikan secara terbuka. Namun jika ditemukan kekurangan dalam proses administrasi maupun seleksi, maka harus diperbaiki sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.

(Guntur)