-->
  • Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Oku

    Empat Lawang

    Sports

    Ketahanan Pangan Rp141 Juta Didesa Kota Agung Jadi Sorotan, Ketua BUMDes Mengaku Lupa Rincian

    Tuesday, July 14, 2026, 19:31 WIB Last Updated 2026-07-14T12:31:46Z

    OKUSELATAN-Di duga ada penyimpangan Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

    Tahun Anggaran 2025 di Desa Kota Agung, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, menjadi perhatian publik setelah tim media melakukan kontrol sosial dan meminta keterangan langsung kepada Ketua BUMDes, Selasa (14/07/2026).



    saat ditemui awak media, Ketua BUMDes Desa Kota Agung, Ardosil, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan tahun 2025 direalisasikan dalam bentuk pengadaan bibit jagung yang dibagikan kepada masyarakat.


    Namun, saat dimintai penjelasan mengenai harga pembelian maupun jumlah bibit yang diadakan, ia mengaku sudah tidak mengingatnya.



    Kalau ketahanan pangan tahun 2025 itu bibit jagung. Untuk harganya saya lupa, begitu juga jumlah bibitnya saya lupa. Kalau nominal anggaran yang saya ingat sebesar Rp141.000.000 yang masuk ke rekening BUMDes. Selain itu tidak ada lagi," ujar Ardosil.


    Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya karena Ketua BUMDes merupakan pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan program tersebut. Tim media menilai penjelasan yang diberikan belum mampu menjawab secara utuh mengenai penggunaan anggaran sebesar Rp141 juta, terutama terkait rincian pembelian bibit, jumlah penerima manfaat, hingga mekanisme pelaksanaan program.


    Yang menjadi perhatian, Ketua BUMDes mengaku tidak mengingat harga maupun jumlah bibit jagung yang dibeli, tetapi masih mengingat secara pasti besaran anggaran yang diterima. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai transparansi pengelolaan dana desa.


    Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga Desa Kota Agung, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan beberapa program desa, termasuk program ketahanan pangan.


    Masyarakat berharap Pemerintah Desa Kota Agung dapat membuka seluruh dokumen pelaksanaan program secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Warga juga meminta aparat pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten OKU Selatan, maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap pengelolaan anggaran desa.


    (Awaludin)

    Komentar

    Tampilkan