Dalam sambutannya, Wagub Sumut menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Kepulauan Nias merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat pembangunan serta mengentaskan ketertinggalan yang selama ini masih menjadi tantangan di wilayah kepulauan tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, serta penataan administrasi kependudukan yang lebih tertib dan akurat.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan adanya kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias,” ujar Wagub.
Namun demikian, komitmen yang terus disampaikan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada forum-forum resmi dan rapat koordinasi semata. Masyarakat tentu menantikan realisasi konkret di lapangan bukan sekadar program yang terdengar baik di atas kertas, tetapi minim dampak nyata.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga memberikan apresiasi terhadap inovasi pelayanan administrasi kependudukan di UPTD Puskesmas Botombawo. Di fasilitas tersebut, bayi yang baru lahir langsung mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai bagian dari upaya percepatan layanan publik yang terintegrasi.
Inovasi ini dinilai sebagai langkah maju dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, publik juga berharap agar terobosan serupa dapat diterapkan secara merata, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan klasik seperti lambannya pelayanan di sejumlah daerah, keterbatasan infrastruktur, hingga minimnya pengawasan terhadap program yang telah direncanakan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kepulauan Nias yang lebih maju dan sejahtera. Namun pada akhirnya, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya rapat yang digelar, melainkan dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.
(Niaskab.go.id/Pidar)
