Padahal semua korban banjir Besitang sudah di data oleh Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Kecamatan Besitang Melalui tim. Namun sangat disayangkan Pemerintah Republik Indonesia masih mempersoalkan data valid warga seperti Kertu keluarga dan Elektronik KTP
Menurut Anto(45) warga Desa Sekoci yang merupakan salah satu korban banjir kepada wartawan memaparkan, Rabu(12/8/26), Beberapa warga yang jelas korban banjir belum menerima bantuan banjir seperti jatah hidup, Hunian sementara( Huntara) dan bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah.
Lebih lanjut Anto mengharapkan pemerintah harus ada kebijaksanaan dalam memberikan bantuan banjir bandang Besitang jangan terlalu prosedural tetapi fikrkan kami korban banjir yang sudah lama merasa jenuh dengan janji janji Pemerintah.
Dengan dasar data tidak valid maka sebagian warga di duga tidak mendapatkan bantuan banjir meskipun sudah di data pihak Pemerintahan Desa Sekoci, papar Anto.
Sementara Rina (41) warga Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang juga tidak mendapatkan bantuan banjir. Menurut Rina ini akibat Pemerintah terlalu prosedur tanpa kebijaksanaan untuk memberikan bantuan banjir.
Seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian sosial ( Kemensos) dan Kementerian dalam Negeri tidak harus fokus data KK dan E-KTP tetapi lebih kepada kebijaksanaan karena fakta di lapangan kami adalah korban banjir yang sudah di data oleh tim Kecamatan Besitang.,harap Rina.
Masyarakat Besitang sekitarnya sudah melakukan Demonstrasi ke Pemerintahan Kabupaten Langkat namun tidak juga mendapatkan kepastian kapan bantuan banjir tersebut harus di terima meskipun ada tim berkunjung ke Kementerian sosial di Jakarta.
Seharusnya Pemerintah lebih bijaksana lagi dalam mencari solusinya bukan mencari kepastian data valid.Akibatnya yang paling merasa tertekan pihak Pemerintah Kecamatan dan jajarannya karena dianggap pilih kasih dalam menentukan penerima manfaat bantuan banjir.
Kini masyarakat korban banjir Besitang menanti kepastian antara Prosedural dan Kebijaksanaan Pemerintah pusat karena semua masyarakat sudah terdata dari pihak Kecamatan yang di krim datanya ke Pemerintah Kabupaten Langkat. Namun Pemerintah pusat melalui Kementerian sosial dan Kemdagri fokus data valid yang tidak update.
(Adam)
