• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    Dijanjikan Kerja di Riau, Perempuan Asal Nias Diduga Dipaksa Menikah: Kuasa Hukum Minta Polres Nias Beri Kepastian Hukum

    Thursday, September 17, 2026, 07:56 WIB Last Updated 2026-09-17T00:56:06Z

    NIAS BARAT - Kasus dugaan pemaksaan perkawinan yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Nias, Sumatera Utara, kembali mencuat. Korban disebut awalnya dibawa ke Provinsi Riau dengan janji mendapatkan pekerjaan, namun justru diduga dipaksa menikah tanpa persetujuan dirinya maupun orang tua.


    Informasi tersebut disampaikan Kuasa Hukum Pelapor/Korban, Adv. Liberkah Gulo, S.H.,Gr., kepada awak media pada Rabu (16/09/2026).


    Dalam keterangannya, kuasa hukum menjelaskan bahwa perkara tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pelapor dalam perkara ini adalah Sitiani Telaumbanua (55), sedangkan pihak yang dilaporkan adalah Angenanoi Ndraha (48). Korban disebut bernama Desrita Ndraha (30).


    Berdasarkan kronologi yang disampaikan kuasa hukum, peristiwa tersebut diduga bermula pada Januari 2017, ketika korban dibawa oleh terlapor dari Nias menuju PT Musim Estate III, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.


    Korban disebut dijanjikan pekerjaan. Namun setelah tiba di Riau, menurut keterangan yang dituangkan dalam laporan, korban justru diduga mengalami tekanan dan kemudian dinikahkan dengan seorang pria bernama Rinto Zebua tanpa persetujuan korban maupun ibu kandungnya.


    Yang menjadi sorotan, terlapor disebut menerima uang sebesar Rp20 juta dari keluarga suami korban yang menurut laporan berkaitan dengan perkawinan tersebut.


    Persoalan tersebut baru diketahui oleh ibu korban pada 15 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah korban menghubunginya melalui telepon.


    Dalam komunikasi tersebut, korban disebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak memperoleh pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan. Ia justru mengaku dinikahkan dalam kondisi tertekan.


    Korban juga disebut mengaku mendapat ancaman apabila menolak keinginan terlapor. Dalam laporan, korban menyatakan dirinya diancam akan dijual kepada orang lain dan ditinggalkan sendirian di perantauan.


    Karena berada jauh dari keluarga dan merasa berada di bawah tekanan, korban mengaku akhirnya mengikuti perkawinan tersebut.


    Menurut kuasa hukum, pihak keluarga korban sebelumnya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur adat dan kekeluargaan.


    Pelapor disebut beberapa kali mendatangi terlapor untuk membicarakan penyelesaian persoalan perkawinan anaknya. Namun, upaya tersebut diklaim tidak menemukan titik temu.


    Kuasa hukum menyebut terlapor bahkan memberikan respons yang dianggap merendahkan pelapor dan menyatakan tidak takut apabila persoalan tersebut dibawa ke jalur hukum.


    Kondisi inilah yang kemudian mendorong pihak korban menempuh proses hukum untuk memperoleh kepastian dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


    Adv. Liberkah Gulo, S.H.,Gr. menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu ditangani secara serius karena terdapat dugaan unsur pemaksaan perkawinan.


    Menurutnya, fakta mengenai korban yang dibawa dengan janji pekerjaan, kemudian diduga mendapat tekanan dan ancaman hingga menikah, perlu didalami oleh aparat penegak hukum.


    Kuasa hukum merujuk Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur mengenai pemaksaan perkawinan.


    “Perbuatan yang dilaporkan ini perlu dilihat secara utuh. Bukan hanya mengenai perkawinannya, tetapi juga bagaimana korban dibawa ke luar daerah, dugaan janji pekerjaan, dugaan ancaman, serta adanya uang sebesar Rp20 juta yang disebut diterima oleh terlapor,” ujar kuasa hukum Terlapor.


    Kuasa hukum juga menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bagian dari dasar hukum yang menurutnya perlu dikaji oleh penyidik.


    Meski demikian, penerapan pasal pidana terhadap terlapor tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.


    Di sisi lain, Adv. Liberkah Gulo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Nias atas pelayanan dan proses penanganan laporan yang dinilai baik dan transparan.


    Namun, pihak korban berharap proses hukum tidak berhenti pada laporan semata. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai perkembangan perkara serta kepastian hukum bagi korban dan keluarga.


    “Kami mengapresiasi pelayanan jajaran Polres Nias. Namun yang paling kami harapkan adalah kepastian hukum dan keadilan bagi Pelapor dan Korban berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” tegasnya.


    Perkara ini kini menjadi perhatian karena dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi sejak 2017, sementara korban baru mengungkapkan persoalan tersebut kepada keluarganya pada September 2024.


    Pihak keluarga berharap penyidik dapat mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan janji pekerjaan, dugaan ancaman dan tekanan, proses perkawinan, serta dugaan penerimaan uang Rp20 juta.


    Hingga berita ini disusun, seluruh tuduhan terhadap terlapor masih berstatus dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses hukum. Terlapor memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


    (Utema Gulo)

    Komentar

    Tampilkan