Langkah Kejari Sorong ini adalah langkah yang sudah lama ditunggu oleh publik Sorong Selatan. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Papua Barat Daya masih berjalan dan tidak tutup mata terhadap dugaan penyimpangan anggaran di daerah.
Pernyataan Ketua DPD LIN Papua Barat Daya:
"Kami dari LIN PBD mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Kejari Sorong. Kasus dana operasional KDH/WKDH Sorsel 2023 ini sudah menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. Kami menerima banyak laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, kami mendukung penuh Kejari Sorong untuk membongkar tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya, siapapun yang terlibat," tegas Ketua DPD LIN PBD.
LANGKAH LIN SELANJUTNYA:
Sebagai bentuk keseriusan, DPD LIN Papua Barat Daya akan melakukan dua langkah:
1. Menyurati Resmi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat di Manokwari untuk memberikan atensi dan supervisi terhadap penanganan kasus ini di Kejari Sorong.
2. Berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIN di Jakarta untuk pengawalan kasus ini di tingkat nasional, agar tidak ada intervensi.
TUNTUTAN TRANSPARANSI:
LIN PBD juga menekankan pentingnya transparansi. Publik Sorong Selatan berhak tahu perkembangan kasus ini.
Publik menunggu kepastian:
Sudahkah ditetapkan tersangka atau masih dalam proses penyelidikan? Berapa kerugian negara yang ditemukan?
Kami meminta Kejari Sorong untuk tidak ragu dan segera menyampaikan perkembangan kasus ini secara terbuka kepada publik sesuai asas transparansi penegakan hukum.
Prinsip kami: Transparansi Penegakan Hukum Jadi Tuntutan.
Kasus ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jika terbukti ada korupsi dana operasional pimpinan daerah, itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat Sorong Selatan yang saat ini masih berjuang dengan keterbatasan anggaran, pinjaman daerah 110 Miliar, dan pelayanan RSUD yang bermasalah. Kami akan kawal sampai tuntas.
(moy)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
