Sementara untuk tahun anggaran 2027, target PAD bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka telah ditetapkan sebesar Rp80 juta oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Primus Yosef Nahak, menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi penerimaan dari dua objek retribusi tersebut telah mencapai Rp41 juta atau sekitar 55 persen dari target tahunan sebesar Rp75 juta.
"Target kita untuk tahun ini sebesar Rp75 juta, dengan sumber pendapatannya dari dua objek, yakni terminal bayangan dan parkiran tepi jalan raya kabupaten. Saat ini uang yang terkumpul sebanyak Rp41 juta," ujar Primus Yosef Nahak ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, sebenarnya masih terdapat banyak potensi objek retribusi parkir yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Malaka. Namun, potensi parkir di sepanjang ruas jalan provinsi belum dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten karena adanya edaran dari pemerintah provinsi terkait kewenangan penarikan retribusi di jalan provinsi melalui UPTD Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang berkantor di Kabupaten Belu.
Selain persoalan kewenangan, Primus juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas retribusi parkir tepi jalan umum.
Menurutnya, para petugas perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai rambu-rambu lalu lintas, tata kelola, serta manajemen pelayanan parkir agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
"Teman-teman petugas parkir sementara ini kita fasilitasi dengan tanda pengenal dan rompi. Untuk hak mereka sesuai perjanjian kerja sama (PKS), sudah tertuang hak mereka sebesar Rp40 ribu per hari dari pendapatan hariannya. Mereka juga bekerja sesuai hari efektif pemerintah, yakni Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu tidak, namun dinas tetap memberikan fasilitas karcis parkir," jelasnya.
Lebih lanjut, Primus mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor perhubungan, salah satunya melalui pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor atau KIR bagi kendaraan roda empat dan roda enam.
Menurutnya, selama ini masyarakat yang membutuhkan layanan pengujian KIR kendaraan masih harus mendapatkan surat pengantar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka untuk melanjutkan proses pengujian ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) maupun ke Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT.
"Selama ini, kalau ada permintaan KIR, biasanya kita buatkan surat pengantar, baik ke Kabupaten TTS maupun ke ibu kota provinsi, Kota Kupang," pungkasnya.
Dengan penetapan target PAD sebesar Rp80 juta pada tahun 2027, Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka diharapkan dapat terus mengoptimalkan potensi retribusi daerah melalui pengelolaan terminal bayangan dan parkir tepi jalan umum. Selain meningkatkan pendapatan daerah, penguatan kapasitas petugas serta rencana pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
(Fabianus Bria)




%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








