Pernyataan sikap tersebut disampaikan Kabiro Humas DPP TBBR, Moses Thomas, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026, sebagai respons atas permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dalam Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026.
Bagi DPP TBBR, persoalan ini bukan sekadar soal membakar lahan. Ini soal hak masyarakat adat untuk hidup, berkebudayaan, dan mewariskan tradisi yang telah dijaga turun-temurun.
"Bagi masyarakat Dayak, berladang adalah sistem kehidupan dan kebudayaan yang memiliki aturan adat tersendiri," tegas Moses Thomas.
Praktik perladangan tradisional bukan tanpa aturan. Di dalamnya ada tata cara membuka lahan, menentukan lokasi, memilih waktu pembakaran, mengendalikan api, gotong royong, hingga tanggung jawab penuh terhadap lingkungan.
Karena itu, DPP TBBR menegaskan: pembakaran terkendali dalam sistem perladangan tradisional tidak boleh disamakan dengan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) ilegal untuk kepentingan korporasi.
"Keduanya memiliki konteks, tujuan, skala, sistem pengawasan, dan tanggung jawab yang berbeda," tegas pernyataan sikap TBBR.
*Pasal 69 Ayat (2): Ruang Hidup Kearifan Lokal*
DPP TBBR menilai Pasal 69 ayat (2) UU PPLH memiliki peran vital. Ketentuan itu adalah pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur Pasal 69 ayat (1) huruf h, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
Hukum lingkungan tidak boleh hanya berorientasi pada larangan. Hukum harus membaca realitas sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
TBBR menegaskan tetap mendukung penuh perlindungan lingkungan hidup. TBBR menolak tegas pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan, mencemari udara, dan menimbulkan bencana.
Namun perlindungan lingkungan tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus kebudayaan masyarakat adat.
Jika perladangan tradisional dipukul rata sebagai tindak pidana, yang terancam bukan hanya ladang. Yang terancam adalah pengetahuan tradisional, pangan lokal, relasi masyarakat dengan tanah, dan keberlanjutan kebudayaan itu sendiri.
*Minta MK Melihat Secara Menyeluruh*
DPP TBBR menghormati kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Namun TBBR meminta Majelis Hakim tidak hanya melihat persoalan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat adat, hak atas kebudayaan, hak atas lingkungan hidup, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.
Tidak ada pertentangan antara masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Justru masyarakat adat adalah penjaga hutan, sungai, tanah, dan wilayah adat melalui pengetahuan dan aturan yang diwariskan turun-temurun.
"Yang salah harus ditindak, tetapi kearifan lokal yang benar dan bertanggung jawab jangan dikriminalisasi," tegas TBBR.
*Kepada Pemerintah dan DPR*
Selain kepada MK, DPP TBBR juga meminta Pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian serius terhadap perkara ini. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan, dan kebudayaannya.
Dalam sikap resminya, DPP TBBR menyampaikan lima poin utama:
1. Menghormati proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Mempertahankan perlindungan kearifan lokal masyarakat adat;
3. Menolak generalisasi antara perladangan tradisional dan pembakaran hutan ilegal;
4. Meminta Pemerintah dan DPR memastikan kebijakan lingkungan tidak menghilangkan hak masyarakat adat;
5. Mendorong dialog dan kajian ilmiah dengan mempertimbangkan hukum adat dan kepentingan masyarakat.
DPP TBBR berharap seluruh pihak mengedepankan pendekatan yang adil dan proporsional, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun gesekan sosial.
Melindungi lingkungan, menghormati masyarakat adat, dan menjaga kearifan lokal adalah kewajiban yang harus berjalan beriringan.
"Jangan sampai atas nama lingkungan, masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan kebudayaannya. Jangan sampai atas nama penegakan hukum, kearifan lokal justru dihilangkan dari hukum Indonesia," tandas Moses Thomas menutup pernyataan sikap.
( DEDE BLACK )




%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








