Ketua CEW Deni Juweni Tegaskan PPDB 2025 di Cilegon Harus Bebas Titipan dan Intervensi

CILEGON – Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, Ketua Umum LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) yang juga menjabat sebagai Ketua Cilegon Education Watch (CEW), H. Deni Juweni, mengingatkan seluruh pihak agar proses PPDB di Kota Cilegon dilakukan secara bersih dan tanpa intervensi.

Dalam pernyataannya pada Jumat sore, 13 Juni 2025, di kantornya, Deni Juweni yang akrab disapa Abah Jen menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan PPDB. Ia menyatakan bahwa praktik "titipan" yang kerap terjadi dalam penerimaan siswa baru merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam dunia pendidikan.

"PPDB harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jika dilaksanakan dengan berintegritas, hasilnya akan melahirkan generasi yang berkualitas," ujar Abah Jen.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang menyisipkan calon peserta didik di luar prosedur yang telah ditetapkan, termasuk intervensi dari pejabat maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya.

"Kami akan terus mengawasi jalannya PPDB tahun ini. Tidak boleh ada permainan dari panitia, penyelenggara, maupun masyarakat. Jika ada yang mencoba menyuap, kami minta panitia menolak tegas," kata Deni.

Lebih lanjut, Abah Jen meminta kepala sekolah di seluruh wilayah Cilegon agar tidak gentar menghadapi tekanan dari siapapun. Ia juga membuka ruang bagi para kepala sekolah untuk melaporkan segala bentuk intimidasi kepada wali kota atau pihak berwenang lainnya.

"Para kepala sekolah jangan takut. Kalau ada yang mengancam atau memaksakan titipan, silakan laporkan. Siapapun yang ingin mendaftar, harus mengikuti aturan. Jika memenuhi syarat, tentu akan diterima. Jika tidak, ya harus mengikuti prosedur lain," tegasnya.

Sebagai penutup, Deni berharap pelaksanaan PPDB tahun ini mampu menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di Kota Cilegon. Ia juga mendorong terciptanya sekolah inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

"Kami berharap sekolah-sekolah di Cilegon bisa memberikan layanan pendidikan yang setara bagi semua. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan PPDB harus menjadi pintu awal yang adil bagi mereka," pungkasnya.

(Vie)