Rakornas yang dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Penasihat Tim Pembina Posyandu Pusat ini menjadi momentum penting dalam mengukuhkan peran baru Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Mendagri menegaskan, penguatan status tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menempatkan Posyandu bukan hanya sebagai obyek, tetapi juga subyek pembangunan desa.
Fokus utama Rakornas kali ini adalah implementasi layanan Posyandu yang diperluas mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Sekretaris Umum Tim Pembina Posyandu, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., menjelaskan bahwa transformasi tersebut mencakup aspek layanan, kelembagaan, dan pembinaan. Enam bidang layanan SPM itu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial.
Ketua TP Posyandu OKU Selatan, Yohana Yuda Yanti Abusama, menegaskan komitmennya untuk segera mengintegrasikan kebijakan nasional ini dalam program daerah.
“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Melalui Rakornas ini, kita mendapatkan arahan untuk memperkuat peran kader, memperluas layanan, sekaligus memastikan Posyandu hadir lebih profesional dan modern. Seragam resmi Posyandu juga menjadi simbol semangat baru kader dalam mengabdi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Partisipasi Kabupaten OKU Selatan dalam Rakornas ini diharapkan membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan Posyandu, khususnya dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta layanan sosial di tingkat desa dan kecamatan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU Selatan serta Bagian Protokol Setda OKU Selatan.
(AWALUDIN)
