Ia menekankan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara langsung adalah amanat konstitusi yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. “Kedaulatan rakyat adalah roh demokrasi Indonesia. Tidak boleh ada kompromi dalam pelaksanaannya. Hak rakyat adalah amanat konstitusi, bukan sekadar pilihan politik,” tegas Yasiduhu Gulo.
Menurutnya, pemilihan langsung merupakan instrumen utama menjaga integritas demokrasi, dan setiap insan Pancasilais wajib berada di garis terdepan membela hak rakyat.
Sikap ini sejalan dengan keputusan Rakernas PDI Perjuangan pada 10–12 Januari 2026, yang menegaskan bahwa Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, turut menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah fondasi bangsa yang tidak boleh dikurangi.
Yasiduhu Gulo juga mengingatkan bahwa daerah-daerah dengan keterbatasan pembangunan maupun akses informasi tidak boleh kehilangan hak politiknya. “Mengabaikan suara rakyat, baik di pusat maupun di daerah, sama saja merusak fondasi demokrasi,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan: “Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, bangsa ini harus berdiri tegak membela hak demokratisnya. Demokrasi adalah jantung kedaulatan nasional, dan seluruh rakyat Indonesia wajib menjaganya.”
(UT)
