Dalam hal ini, menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026, upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa harus terus digencarkan, "hal tersebut disampaikan Solikhin dari Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, dalam kegiatan sosialisasi di Pendopo Kecamatan Taman, Selasa (18/2/2026).
Selanjutnya Solikhin juga menyatakan akan terus mendorong partisipasi warga agar tidak sekadar hadir di TPS, tetapi juga terlibat aktif mengawal seluruh tahapan Pilkades agar berlangsung jujur, adil, dan transparan", ujarnya.
Masih menurut Solikhin, dirinya juga menegaskan bahwa "tingkat partisipasi publik menjadi indikator penting kualitas demokrasi desa. Menurutnya, Pilkades bukan rutinitas lima tahunan semata, melainkan momentum menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga".
“Pilkades adalah momentum penting untuk menentukan arah pembangunan desa ke depan. Karena itu, kami mengajak masyarakat tidak golput dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab,” terang Solikhin di hadapan peserta sosialisasi.
Dirinya kembali menekankan, peran warga tidak berhenti pada pencoblosan. Pengawasan partisipatif, kepatuhan pada aturan, serta menjaga kondusivitas menjadi prasyarat agar hasil Pilkades melahirkan kepemimpinan desa yang legitimate dan dipercaya publik.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Pemalang, melalui Wendy Resnu Pratama, memaparkan kesiapan teknis pemerintah daerah, "Pemkab Pemalang telah menyiapkan rangkaian langkah untuk menjamin kelancaran tahapan Pilkades, mulai dari sosialisasi persyaratan pencalonan, pembentukan panitia yang profesional dan netral, hingga penguatan pengawasan di tingkat desa".
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif di setiap tahapan Pilkades dan bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah,” ujar Wendy.
Ia kembali menambahkan, bahwa "Pemerintah Daerah berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas dan profesionalitas penyelenggara".
"Karena secara kelembagaan, sinergi antara DPRD Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, diproyeksikan menjadi kunci peningkatan partisipasi pemilih. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi pemilih sekaligus menutup celah pelanggaran sejak dini", pungkas Wendy.
(Eko B Art).
