Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan antara PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan PT Krakatau Bandar Samudera mengenai rencana pendayagunaan aset milik PT Pelabuhan Cilegon Mandiri serta kerja sama jasa kepelabuhanan lainnya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Royale Krakatau, Rabu (25/2/2026), dan dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar, jajaran direksi BUMD, manajemen Krakatau Group, serta para pemangku kepentingan.
Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Menurutnya, kerja sama ini difokuskan pada optimalisasi potensi lahan dan aset milik BUMD, termasuk kawasan Warnasari, guna menjawab kebutuhan pelabuhan dan kawasan industri yang terus meningkat.
“Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari MoU, terutama terkait potensi lahan yang dimiliki BUMD. Ke depan, kebutuhan pelabuhan dan kawasan industri akan semakin tinggi, sehingga seluruh aset harus kita optimalkan,” ujar Robinsar.
Ia menegaskan, kepemilikan aset tetap berada di bawah Pemerintah Kota Cilegon. Kerja sama dilakukan pada aspek pemanfaatan agar aset menjadi lebih produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi.
“Asetnya tetap atas nama pemerintah. Tinggal bagaimana pemanfaatannya kita optimalkan supaya produktif,” jelasnya.
Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Muhammad Willy, mengatakan penandatanganan ini mencakup kerja sama akses Pelabuhan Warnasari serta kolaborasi kepelabuhanan sebagai langkah awal pembangunan pelabuhan.
Ia menyebut, seluruh proses merupakan bagian dari kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota Cilegon dan Krakatau Group.
“Ini adalah wujud kolaborasi. Dalam dunia bisnis saat ini, pengembangan sangat memungkinkan dilakukan melalui kolaborasi. Ini menjadi langkah awal PT PCM untuk membangun pelabuhan,” ujarnya.
Secara teknis, pihaknya belum dapat menyampaikan detail pengembangan. Namun, lahan yang digunakan telah melalui proses kerja sama dan disetujui untuk dimanfaatkan.
Kehadiran pelabuhan baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Melalui kesepakatan bersama ini, Pemerintah Kota Cilegon berharap pengelolaan aset dan pengembangan jasa kepelabuhanan dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah secara signifikan.
