Di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, petani mengaku masih mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi secara tepat waktu. Selain persoalan distribusi, harga pupuk di tingkat kios juga disebut tidak selalu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam beberapa kasus, muncul dugaan adanya penambahan harga dengan alasan biaya angkut maupun distribusi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta tata kelola distribusi pupuk subsidi di daerah.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pertanian dan mendapat dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah, Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dinilai semestinya mampu menunjukkan peran yang lebih aktif dalam membantu kebutuhan petani serta mendukung penguatan sektor pertanian daerah.
Namun hingga kini, sebagian masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana keterlibatan perusahaan daerah tersebut dalam menjawab berbagai persoalan pertanian yang terjadi di lapangan.
Sejumlah pertanyaan pun berkembang di tengah masyarakat, di antaranya mengenai peran Perseroda dalam distribusi pupuk subsidi, fungsi pengawasan yang dijalankan, langkah yang dilakukan ketika ditemukan penjualan pupuk di atas HET, hingga capaian nyata jajaran direksi sejak dilantik.
Terlebih, Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara diketahui telah memperoleh dukungan penyertaan modal dan pembiayaan dari pemerintah daerah. Dengan adanya modal yang telah dikucurkan, publik berharap perusahaan daerah tersebut mampu menunjukkan program kerja yang jelas, inovasi, serta dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh para petani.
Selain persoalan kinerja, minimnya keterbukaan informasi dari pihak manajemen juga mulai menjadi sorotan.
Sulitnya memperoleh informasi maupun klarifikasi dari Direktur Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara turut menjadi perhatian kalangan media dan masyarakat. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan terkait program kerja, perkembangan perusahaan, maupun persoalan pertanian disebut belum memperoleh penjelasan yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai semakin menimbulkan tanda tanya di tengah publik. Minimnya akses informasi memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kondisi internal perusahaan, arah kebijakan, serta perkembangan kinerja Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.
Padahal, sebagai perusahaan daerah yang mendapat dukungan modal pemerintah, keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat dan insan pers: “Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Perseroda Pertanian Tapanuli Utara?”
Dalam prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, direksi memiliki tanggung jawab menjalankan perusahaan secara profesional, menyusun rencana bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, transparansi penggunaan penyertaan modal daerah juga menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap pengelolaan Perseroda tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat tani.
Persoalan pupuk subsidi sendiri merupakan isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar petani. Apabila masih ditemukan kelangkaan, keterlambatan distribusi, maupun harga yang melebihi HET, maka perhatian publik terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola sektor pertanian menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam menunjukkan fungsi, kinerja, keterbukaan informasi, transparansi pengelolaan modal, serta kontribusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat luas.
Edys lumbantoruan
.jpg)
