BENGKULU – Pelaksanaan Festival Tabot pada tahun 2026 menuai sorotan setelah muncul dugaan adanya ratusan tenda pedagang dan kami PKL yang berdiri di dalam arena festival namun tidak masuk dalam pendataan resmi saat pelaksaan rapat bersma Polda Bengkulu dan dinas terkait. Keberadaan tenda yang disebut sebagai "tenda siluman" itu memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas, sistem pengelolaan, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan pantauan di lapangan, tenda pedagang memenuhi sejumlah titik strategis di kawasan Festival Tabot. Selain tenda yang diduga terpasang melalui mekanisme resmi, terdapat pula sejumlah tenda lain yang diduga tidak tercatat dalam sistem pendataan. Di sisi lain, pedagang kaki lima (PKL) juga tampak berjualan di sekitar panggung utama, area pertunjukan, hingga sepanjang jalur lalu lintas pengunjung.
Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat yang datang ke lokasi festival. Sejumlah akses pejalan kaki terlihat menyempit akibat dipenuhi lapak dagangan, meja, kursi, dan perlengkapan usaha lainnya. Pada jam-jam tertentu, kepadatan pengunjung menyebabkan arus lalu lintas manusia tersendat dan berpotensi menimbulkan kerawanan keselamatan.
Keberadaan ratusan tenda yang diduga tidak terdata juga memunculkan pertanyaan mengenai sistem penataan dan pengawasan kawasan usaha di dalam arena festival. Masyarakat mempertanyakan apakah seluruh tenda dan lapak yang beroperasi telah memiliki izin serta tercatat dalam mekanisme pengelolaan yang resmi dan transparan.
Menanggapi kondisi tersebut, Lembaga Burari melalui Ketua Investigasi Bung Tommy Hardianto, S.Kom, menyampaikan adanya dugaan bahwa pengelolaan sejumlah tenda tidak berjalan sesuai hasil rapat koordinasi yang sebelumnya dilaksanakan bersama pihak terkait. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, terdapat petugas yang disebut-sebut mendapat arahan untuk mencari penyewa tenda dan melakukan penarikan biaya kepada pedagang yang ingin berjualan di dalam arena Festival Tabot.
Lembaga Burari menilai informasi tersebut harus ditelusuri dan diklarifikasi secara terbuka guna menghindari spekulasi di tengah masyarakat. Selain itu, dugaan adanya penerimaan dari penyewaan tenda yang tidak melalui mekanisme resmi juga perlu dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
"Kami meminta seluruh pihak terkait membuka data jumlah tenda resmi, lokasi penempatan, besaran biaya yang dipungut, serta mekanisme penyetorannya. Semua harus transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar perwakilan Lembaga Burari.
"Ketua investigasi Lembaga Burari menyatakan untuk saat ini sedang dalam pengumpulan data terkait adanya dugaan pungli dari hasil penjualan-penjualan tenda siluman hal ini dilakukan agar tidak terjadi kembali dugaan yang sama terjadi di tahun berikutnya" demikian tutup Tommy
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Rupatama penyelenggara tabot tahun 2026 belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan keberadaan tenda yang tidak terdata, sistem pengelolaan, serta mekanisme penarikan biaya belum memberikan tanggapan resmi. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Metri)
.jpg)
