Ketua Tim 13 yang juga Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan, Marten Thesia, menegaskan bahwa sejak awal pembentukan daerah tersebut, pihaknya telah berada di garda terdepan dalam perjuangan dan pembangunan.
“Sejak awal berdirinya kabupaten ini, kami ikut berjuang dan membangun dari nol. Tapi hingga hari ini, kami justru terus dihadapkan pada janji tanpa kepastian,” ujar Marten.
Ia menilai, setiap momentum HUT daerah selalu diwarnai dengan berbagai wacana dari pemerintah, mulai dari pengangkatan anak-anak Tim 13, pembangunan rumah, hingga peningkatan kesejahteraan. Namun, seluruh janji tersebut disebut hanya sebatas seremonial.
“Setiap HUT kami selalu disebut-sebut dan dijanjikan. Tapi setelah perayaan selesai, semuanya ikut hilang. Ini sudah menjadi pola yang berulang setiap tahun,” tegasnya.
Tim 13 mengungkapkan sejumlah fakta yang mereka rasakan selama ini, di antaranya:
Pengabdian lebih dari 20 tahun tanpa kepastian status maupun kesejahteraan.
Janji perhatian dari pemerintah daerah yang terus diulang setiap perayaan HUT.
Tidak adanya tindak lanjut nyata setelah perayaan berakhir.
Atas kondisi tersebut, Tim 13 menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan:
Memberikan kepastian hukum dan status resmi bagi anggota Tim 13.
Mengalokasikan anggaran kesejahteraan dalam APBD Perubahan Tahun 2026.
Menghentikan praktik menjadikan Tim 13 sebagai alat pencitraan politik pada setiap momentum HUT.
Marten juga menyampaikan pesan langsung kepada pimpinan daerah.
“Ibu Bupati dan pimpinan DPRD, kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya menuntut hak dan penghargaan atas pengabdian kami. Dua puluh tiga tahun sudah cukup untuk terus dijanji-janji,” ujarnya.
Ia berharap, peringatan HUT ke-23 Kabupaten Sorong Selatan dapat menjadi momentum perubahan nyata, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Biarlah HUT ke-23 ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk menepati janji, bukan justru menambah luka,” pungkasnya.
(Moy)
