Program bantuan tersebut awalnya disampaikan melalui tautan (link) yang dibagikan kepada para guru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen. Namun, pihak Disdikbud disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pencairan, karena seluruh mekanisme dan keputusan berada di bawah otoritas Kementerian.
Salah seorang guru ASN korban banjir yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, hingga kini mereka telah berulang kali mendatangi bank penyalur untuk memastikan status bantuan tersebut. Namun, jawaban yang diterima tidak pernah berubah.
“Nama kami sudah terdaftar, tetapi dananya belum tersedia,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan guru terdampak. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan bantuan yang telah dijanjikan. Pasalnya, seluruh data penerima disebut telah diverifikasi dan dapat disinkronkan melalui sistem Info GTK milik Kementerian.
Lambannya proses pencairan bantuan dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut rasa keadilan dan kepedulian negara terhadap para pendidik yang menjadi korban bencana. Janji yang tak kunjung ditepati dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi ASN di tengah situasi darurat.
Peristiwa ini dialami oleh guru-guru ASN di salah satu UPTD SMP yang berada di wilayah pedalaman Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Mereka berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian, bukan membiarkan para korban terus berada dalam ketidakjelasan.
“Bantuan yang datang terlambat bukan lagi menjadi solusi, melainkan bukti bahwa birokrasi telah mengalahkan rasa kemanusiaan. Janji tanpa kepastian hanya akan melahirkan kekecewaan, sementara keadilan yang terus ditunda adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri,” tutupnya.
(Hendra)
