Pernyataan tersebut disampaikan Andreas Hugo Parera usai menghadiri Musancab PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Malaka yang berlangsung di Aula Hotel Nusa Dua Betun, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Andreas, Ronaldo Asury merupakan kader muda yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat kecil atau kaum marhaen. Ia mengaku terkesan dengan berbagai ide dan gagasan yang disampaikan Ronaldo dalam membangun Kabupaten Malaka, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan sebagai potensi unggulan daerah.
Andreas menilai, apabila gagasan tersebut didukung dengan kewenangan dalam pemerintahan, maka akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
"Saya bicara dengan Ketua DPC kita, dia banyak ide dan gagasan untuk mencari solusi bagi Malaka ini. Soal pertanian, soal peternakan. Maka saya bilang, ke depan kau maju jadi bupati sehingga ke depan kau bisa berbuat untuk Malaka ini, karena ketika kau berada dalam kekuasaan kau bisa berbuat untuk rakyat," ujar Andreas.
Selain memberikan dorongan politik kepada Ronaldo Asury, Andreas Hugo Parera juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menurutnya semakin berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Ia mengatakan, pengalihan anggaran ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas sehingga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program pelayanan masyarakat lainnya.
"Anggaran banyak dialihkan ke Makan Bergizi Gratis (MBG). Maka langkah kita apakah mengefisiensikan MBG untuk memberikan porsi yang lebih besar bagi pendidikan ataukah kita terus berjalan dengan MBG," katanya.
Andreas menjelaskan, kebijakan efisiensi tersebut juga berdampak terhadap Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, menurutnya, anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengedepankan nalar kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, meminta pemerintah pusat mengembalikan hak-hak daerah agar pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Ia menilai pemangkasan anggaran atas nama efisiensi telah mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Apa itu rasa keadilan? Jangan dipotong, dipangkas atas nama efisiensi. Teman-teman lihat sendiri hari ini di provinsi kurang lebih Rp300 miliar lebih dipangkas, yang semestinya kita bisa pakai bangun jalan, bangun jembatan, tapi tidak," tegas Yunus.
Yunus juga menyinggung kebijakan pemotongan anggaran dana desa yang dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
"Kondisi hari ini membuat kita kaget. Kenapa haknya daerah dipotong? Penganggaran itu bukan hadiah, tetapi hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk dana desa yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. Kenapa dipotong?" ujarnya.
Sementara itu, menanggapi dorongan dari DPP dan DPD PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury, mengaku saat ini masih memfokuskan diri pada penguatan organisasi partai.
Menurutnya, konsolidasi kepengurusan mulai dari tingkat DPC, PAC hingga ranting menjadi prioritas utama agar mesin partai semakin solid dalam menjalankan tugas-tugas politik dan pengabdian kepada masyarakat.
"Yang pastinya dalam internal kami pengurus harus sejahtera dulu," kata Ronaldo.
Musancab PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Malaka tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi dalam memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput. Selain membahas penguatan organisasi, kegiatan itu juga menjadi ruang penyampaian berbagai pandangan mengenai arah pembangunan daerah, kondisi fiskal nasional, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Penulis; Fabianus Bria
