Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, sejumlah pihak menyoroti sikap tertutup beberapa oknum kepala sekolah terhadap awak media yang hendak melakukan konfirmasi, baik terkait kegiatan sekolah maupun pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Salah satu sekolah yang menjadi sorotan berada di wilayah Teluk Aru, yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) 050769 Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, yang saat ini tengah menjalankan proyek revitalisasi.
Oknum Kepala Sekolah berinisial Syr, S.Pd diduga bersikap indisipliner karena tidak menjalankan kewajibannya untuk hadir dan mengawasi langsung kegiatan di sekolah, termasuk pelaksanaan proyek revitalisasi.
Hal tersebut disampaikan sejumlah insan pers kepada tim media pada Kamis (23/7/2026). Rizal T, salah satu jurnalis media online, mengungkapkan bahwa sejak sebelum adanya proyek revitalisasi, oknum kepala sekolah tersebut jarang terlihat di sekolah.
“Sejak sebelum proyek revitalisasi saja yang bersangkutan sudah jarang berada di tempat. Setelah proyek berjalan, kami belum pernah sekalipun bertemu dengan kepala sekolah,” ungkap Rizal.
Ia juga menambahkan bahwa sikap tersebut diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 10 hari atau akumulatif lebih dari 28 hari dalam setahun dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian.
Sementara itu, Irwan (30), seorang aktivis LSM di Kecamatan Sei Lepan, mengaku telah beberapa kali mendatangi sekolah tersebut, namun tidak pernah berhasil menemui kepala sekolah.
“Kami sebagai mitra ingin melakukan klarifikasi terkait pembangunan atau rehabilitasi sekolah melalui program revitalisasi, tapi kepala sekolah tidak pernah ada di tempat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwan juga mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan temuan di lapangan, pada bagian belakang bangunan sekolah yang mengalami penambahan ketinggian, tidak ditemukan adanya tiang sambung (stek/kolom tambahan) yang seharusnya menggunakan tulangan besi.
“Penambahan tinggi bangunan tidak disertai dengan struktur penguat berupa tiang sambung. Pekerja lapangan hanya menjalankan tugas tanpa mengetahui secara teknis, sehingga hasilnya diduga tidak sesuai standar konstruksi,” jelasnya.
Ia menilai, pembangunan dengan menambah ketinggian sekitar satu meter tanpa penguatan struktur lama merupakan tindakan berisiko dan tidak direkomendasikan dalam teknis konstruksi.
“Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan retakan, getaran akibat angin kencang, bahkan bisa roboh sewaktu-waktu,” tegas Irwan.
Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke sekolah, namun kepala sekolah tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui telepon dan WhatsApp juga tidak mendapat respons, meskipun dilakukan pada jam kerja sekitar pukul 09.00 WIB.
Selain itu, tim juga menemukan bahwa pada bagian belakang bangunan tidak terdapat tiang sambung sebagaimana mestinya. Proses pengerjaan diduga langsung dilakukan dengan menambah ketinggian tanpa penguatan struktur menggunakan cor dan tulangan besi.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat, guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan serta menjamin keselamatan bangunan sekolah.
(Adam)
