Bimtek mengusung tema "Seutot Geunare'h Eundatu, Peu-Tjarong Aneuk Bangsa Aceh" sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader sekaligus memperkokoh konsolidasi organisasi.
Ketua Panitia Pelaksana, Rasyidi, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pimpinan dan anggota DPRA serta DPRK dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Bimtek diselenggarakan oleh panitia gabungan Partai Aceh tingkat pusat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Aceh Kabupaten Bireuen.
Menurut Rasyidi, pelaksanaan Bimtek merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Aceh dalam rangka kaderisasi. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para wakil rakyat, memperkuat koordinasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah, serta menyiapkan kader yang mampu mengawal kepentingan masyarakat, termasuk menghadapi berbagai tantangan pascabanjir hidrometeorologi di Aceh.
Selama kegiatan berlangsung, peserta menerima materi dari kalangan akademisi dan praktisi. Salah satu pemateri, Prof. Amhar Abubakar, menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan kelembagaan politik.
Mewakili Ketua Umum Partai Aceh, TGK Muzakir Manaf (Mualem), H. Aiyub Abbas menyampaikan salam sekaligus mengabarkan bahwa kondisi kesehatan Mualem terus menunjukkan perkembangan yang baik. Ia juga menyampaikan bahwa Mualem dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh bersama pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Aiyub Abbas mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas organisasi dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan internal. Ia juga menyinggung dinamika yang terjadi di DPD Partai Aceh Aceh Timur sebagai pembelajaran agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan organisasi.
"Marilah kita mengedepankan etika, menghormati yang lebih tua, bermusyawarah, dan menerima keputusan bersama. Apa yang terjadi di Aceh Timur hendaknya menjadi pelajaran agar tidak terulang di daerah lain," ujarnya.
Ia juga mengingatkan falsafah Aceh, "Beek peuleumah embong lam gampong droe," yang bermakna bahwa setiap persoalan internal sebaiknya diselesaikan secara bijaksana tanpa merugikan marwah organisasi.
Selain itu, Aiyub Abbas memberikan apresiasi kepada Ketua DPRA Zulfadli (Abang Samalanga) yang dinilai konsisten memperjuangkan implementasi UUPA serta keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh bersama Mualem sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M., mengatakan dirinya tetap menghadiri kegiatan tersebut meskipun memiliki agenda yang padat karena memandang penguatan Partai Aceh sebagai bagian penting dari keberlanjutan perjuangan politik Aceh.
Menurut Tarmizi, Partai Aceh yang kini memasuki usia sekitar 19 tahun masih berada pada fase pendewasaan organisasi. Meski demikian, partai tersebut dinilai mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan politiknya di berbagai tingkatan legislatif.
Ia menilai tantangan politik ke depan akan semakin kompleks, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dampak banjir hidrometeorologi, hingga derasnya arus informasi di media sosial yang berpotensi memunculkan disinformasi dan memecah belah masyarakat.
Karena itu, Tarmizi berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kapasitas komunikasi politik para legislator, memperkuat kualitas kader, serta membangun sinergi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh.
Pembukaan Bimtek turut dihadiri oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., Ketua DPRA Zulfadli (Abang Samalanga), Bunda Salma, pimpinan dan anggota DPRA, anggota DPRK dari Partai Aceh se-Aceh, unsur Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta ratusan peserta lainnya.
Melalui kegiatan ini, Partai Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kaderisasi, menjaga soliditas organisasi, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan politik dalam mengawal kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
(Hendra)
