.jpg)
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri dan diikuti oleh para pejabat Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta jajaran Pemerintah Daerah se-Indonesia.
Dari Pemerintah Kabupaten Nias, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Plt. Inspektur Daerah, Kepala Dinas Koperasi UKMPK, Kabid Perkim PSU Dinas PKP2LH, perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Nias.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain perkembangan serta langkah antisipasi terhadap kenaikan harga ikan segar di sejumlah daerah, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Pemerintah pusat mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan yang mengalami kenaikan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran TPID, pemantauan harga dan pasokan, serta langkah intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mendukung penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan implementasi DTSEN Versi 3 Tahun 2026 sebagai basis data terpadu untuk mendukung program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Rapat turut mengevaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Nias menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengendalian inflasi, penyediaan data statistik yang berkualitas, penguatan basis data sosial ekonomi, serta percepatan pelaksanaan program strategis nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Niaskab.go.id/Pidar)
