Berdasarkan informasi yang berkembang, kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan pasokan BBM dari Pertamina ke beberapa SPBU. Di sisi lain, munculnya kepanikan di tengah masyarakat (panic buying) juga memperparah situasi. Masyarakat yang sebelumnya biasa membeli BBM dari pengecer kini ikut mengantre di SPBU, sehingga volume kendaraan yang datang meningkat tajam dan menyebabkan antrean yang panjang.
Kami memahami bahwa kebutuhan masyarakat terhadap BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun roda perekonomian. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat bersikap tenang dan mengedepankan kepentingan bersama.
DPD Persatuan Orang Melayu Kabupaten Ketapang mendorong Pemerintah Daerah, bersama Pertamina serta instansi terkait, agar segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu kebijakan yang patut dipertimbangkan adalah memberikan alokasi atau jatah BBM secara langsung kepada para pengecer dalam jumlah yang terukur, dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini bergantung pada pengecer tidak perlu seluruhnya mengantre di SPBU, sehingga kepadatan antrean dapat berkurang dan distribusi BBM menjadi lebih merata.
Selain itu, kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang agar:
- Membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, bukan karena rasa khawatir yang berlebihan.
- Mengisi bahan bakar secara wajar dan tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan.
- Tidak menimbun BBM di rumah karena selain berbahaya juga dapat mengganggu distribusi kepada masyarakat lain.
- Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu kelangkaan BBM yang belum tentu benar.
- Mengabaikan berita bohong (hoaks) maupun informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, serta selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina.
- agar aparat mengawasi dengan ketat penjualan ke truk/ mobil pickup yang mengatas namakan desa atau kecamatan, jangan sampai disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab dengan nama dan tempat fiktif.
- agar aparat mengawasi dan menindak tegas penjual eceran/pertamini yang memalsukan/mengoplos BBM pertalite dengan pertamax, serta yang menjual pertalite tetapi dengan memajang tulisan pertamax dan menjual dengan harga pertamax, sehingga demi keuntungan pribadi menipu konsumen.
Kami yakin apabila pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, aparat pengawas, para pengecer, dan seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, maka kondisi ini dapat segera diatasi sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Ketapang tetap kondusif, saling menghormati saat mengantre, dan mengutamakan kepentingan bersama demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
"Persatuan adalah kekuatan. Dengan kebersamaan, setiap persoalan dapat kita selesaikan secara bijaksana demi Ketapang yang aman, tertib, dan sejahtera."
M. RUSDI
Ketua DPD Persatuan Orang Melayu (DPD POM) Kabupaten Ketapang
(Jailani)
