Salah satu insiden paling serius adalah dugaan kecelakaan kerja yang menimpa seorang kuli bangunan beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat dan pemberitaan sejumlah media, korban diduga meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun pemerintah daerah terkait kronologi maupun penanganan kasus tersebut.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pekerja dan warga sekitar. Mereka menilai aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek tersebut minim pengawasan.
“Kami khawatir. Kalau sudah ada korban, berarti sistem K3-nya tidak berjalan,” ujar salah satu warga yang tinggal di dekat lokasi proyek, Selasa (4/5/2026).
Selain persoalan keselamatan kerja, masalah lain juga muncul dari sisi ekonomi masyarakat. Sejumlah pemilik kantin di lingkungan proyek mengaku belum menerima pembayaran atas utang makanan dan minuman para pekerja. Tunggakan tersebut disebut telah mencapai puluhan juta rupiah dan berlangsung selama beberapa bulan.
“Kami sudah berkali-kali menagih ke pihak perusahaan, tapi selalu ditunda. Bahkan kami merasa dibohongi oleh pihak perusahaan. Padahal uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras, sayur, dan membayar gaji karyawan,” ungkap Bambang, salah satu pemilik kantin. Ia menambahkan bahwa usahanya terdampak karena harus menalangi kebutuhan makan para pekerja setiap hari.
Kepala Desa Cucupan, Safrizal, S.Pd., turut membenarkan adanya tunggakan tersebut. Ia menyebut total utang pihak perusahaan kepada sejumlah kantin di sekitar proyek diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta.
“Menurut keterangan para pemilik kantin, jika dijumlahkan seluruhnya, utang perusahaan kurang lebih mencapai Rp50 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Oyan yang disebut sebagai Humas Perusahaan PP, dikabarkan hanya meminta para pemilik kantin untuk bersabar saat ditagih.
“Sabar, Pak. Kami sedang mengalami kesulitan keuangan. Saya masih berusaha mencari pinjaman, insyaallah minggu depan,” ujar Oyan kepada salah satu pemilik kantin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai persoalan tersebut. Warga dan para pelaku usaha kecil berharap Pemerintah Kabupaten Kaur segera turun tangan untuk memastikan hak pekerja dan masyarakat terpenuhi, serta mengusut dugaan kecelakaan kerja secara transparan.
Masyarakat juga mendesak dinas terkait untuk segera melakukan inspeksi ke lokasi proyek. Mereka menilai pembangunan Sekolah Rakyat seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru menambah beban dan keresahan.
(NURA IPA)
