"Advokat Ferry Onim, S.H mendesak agar mafia-mafia korupsi yang menghambat pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan harus dibersihkan. 81 Tahun Indonesia Merdeka, namun masih saja memelihara koruptor berdasi yang memperkaya diri sendiri daripada peningkatan pembangunan yang baik di Kabupaten Sorong Selatan," tegasnya.
KEJARI DIMINTA JADIKAN ATENSI KHUS:
Onim mendesak Kejari Sorong agar persoalan dugaan korupsi di Kabupaten Sorong Selatan menjadi atensi khusus dan diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.
"Dana Pinjaman Rp 110 Miliar saat ini belum ada kejelasan dalam penggunaan anggaran secara terperinci, datang lagi Rp 27,79 Miliar RSUD Scool Keyen muncul. Anggaran sebesar itu namun pelayanan RS Scool Keyen tidak baik," ujarnya.
Bulan lalu pegawai kesehatan RSUD Scool Keyen juga sempat mengeluh terhadap beban kerja mereka. Padahal anggaran sebesar Rp 27,79 Miliar ini diperuntukkan tidak tepat sasaran, sama halnya juga dengan dana pinjaman Rp 110 Miliar.
SOROTI KKN TERSTRUKTUR DAN LEMAHNYA KONTROL:
Ferry Onim menegaskan budaya manajemen korupsi di Kabupaten Sorong Selatan harus dituntaskan agar rakyat bisa merasakan pelayanan dan pembangunan pemerintahan yang baik.
"Sejak dilantik sampai masuk dua tahun setengah ini, Bupati Sorong Selatan melakukan semua program hanya bersifat seremonial saja, bukan program berdasarkan visi dan misinya. Lemahnya fungsi kontrol keuangan daerah sehingga terjadinya KKN di Kabupaten Sorong Selatan yang terstruktur dan masif. Hal ini membuat tidak ada pembangunan yang nyata," jelasnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Otsus yang tidak jelas.
"Dana Otsus itu hadir bukan karena pejabat yang merasa korban. Banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil, dari hutan adat, masyarakat adat, aktivis dan mahasiswa, pemuda yang rela nyawanya dikorbankan demi tanah dan manusia Papua. Setelah dana Otsus itu ada, yang menikmati bukanlah korban, namun para pejabat berdasi yang menikmati hasil uang darah itu," tegas Onim.
DESAKAN TEGAS FERRY ONIM:
1. Kejari Sorong segera panggil Direktur RSUD Scool Keyen dan Kadinkes Sorsel terkait DPA Rp 27,79 Miliar
2. Kepala BPKAD Sorsel membuka rincian penggunaan anggaran secara transparan
3. Kepala Dinas dan Bendahara Kesehatan laporkan penggunaan anggaran Rp 27,79 Miliar secara terperinci agar publik tahu
4. Evaluasi seluruh anggaran di Kabupaten Sorong Selatan: Otsus, DBH Migas, Pajak Sawit & Sagu, APBN, dan Karbon
5. Usut tuntas dugaan korupsi terstruktur dan masif di Sorsel
6. Buka transparansi penggunaan anggaran besar maupun kecil
7. Dukung LIN Investigasi Negara DPD Papua Barat Daya untuk terus mengawal persoalan Sorong Selatan
"Kenapa harus ada transparansi? Karena anggaran banyak masuk tidak ada pembangunan yang baik. Saya menduga semua anggaran ini hanya ada oknum-oknum tertentu saja yang bisa mengakses. Kalau kita biarkan nanti jadi terbiasa dan akan berdampak pada masyarakat," pungkas Ferry Onim, S.H.
(Moy)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
