Mustafa Sesalkan Proyek Normalisasi Anggaran Pemerintah Aceh Diduga Dikerjakan Asal-Asalan

BIREUEN – Proyek normalisasi lahan tambak pascabencana yang menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Aceh di Desa Pulo Naleung, Kabupaten Bireuen, menuai kekecewaan dari kalangan petani tambak. Pasalnya, pekerjaan normalisasi yang memiliki panjang lebih dari 800 meter tersebut dinilai dikerjakan tidak maksimal.

Mustafa, salah seorang petani tambak di Desa Pulo Naleung, mengaku sangat menyayangkan kondisi proyek tersebut.

Sejumlah bagian pematang tambak dilaporkan mengalami longsor dan rusak, terutama pada pematang yang berada di area lahan tambak miliknya.

Kondisi tersebut semakin dikhawatirkan karena air dari saluran pembuangan mulai masuk ke areal tambaknya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani tambak yang menggantungkan penghasilannya dari lahan tersebut.

Menurut Mustafa, persoalan ini sebelumnya telah beberapa kali disampaikan kepada Kepala Desa Pulo Naleung. Namun, hingga kini keluhan tersebut belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan.

Kepada media ini, Sabtu (29/8/2026), Mustafa menegaskan bahwa proyek normalisasi tersebut juga tidak dilengkapi papan informasi proyek. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui secara jelas siapa pelaksana pekerjaan maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.

“Karena tidak ada papan proyek, kami tidak tahu siapa yang mengerjakan. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, kami hanya bisa menyampaikannya melalui Kepala Desa,” ujar Mustafa.

Ia berharap pekerjaan normalisasi yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut dapat dikerjakan secara lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi petani.

“Seharusnya setelah dilakukan normalisasi, kondisi pematang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi yang terjadi sekarang justru pematang banyak yang hancur dan longsor. Ini tentu sangat merugikan kami sebagai petani tambak,” keluhnya.

Mustafa juga meminta kepada pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait agar segera turun ke lokasi dan memperbaiki kembali pematang yang rusak sebelum proses PHO (serah terima pekerjaan) dilakukan.

“Kami berharap pematang yang hancur segera diperbaiki sebelum PHO dilakukan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan pekerjaan tersebut benar-benar memberikan manfaat,” harap Mustafa.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan pekerjaan yang menggunakan uang negara dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan hasil yang berkualitas.

“Uang rakyat harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Sebab, pembangunan bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tentang memastikan hasilnya dapat dirasakan dan tidak meninggalkan masalah bagi masyarakat,” pungkasnya.

( Hendra)