Kritik keras ini disuarakan langsung oleh tokoh masyarakat Dermawan Daeli melalui rekaman suara yang viral di berbagai grup WhatsApp pada Minggu (23/8/2026), pernyataan tersebut di akuinya kepada awak media saat ia dikonfirmasi.
Dermawan menegaskan bahwa wabah penyakit babi yang merebak di Nias Barat bukanlah bencana alam semata, melainkan dampak nyata dari kebijakan bupati yang nekat melakukan refocusing anggaran besar-besaran untuk program yang tidak matang.
“APBD Nias Barat telah dijadikan bangkai babi oleh Bupati Eliyunus Waruwu! Ratusan miliar uang rakyat dipaksa masuk ke program konyol yang sejak awal cacat konsep. Janjinya sistem modern, tapi faktanya kandang dibangun hanya 5–10 meter dari rumah warga, bau menyengat, tanpa disinfektan, tanpa jaring nyamuk, kotoran tercecer di pekarangan. Wajar saja ternak itu mati jadi bangkai busuk!” tegas Dermawan dengan nada tinggi.
Ia menyayangkan sikap bupati yang lebih memprioritaskan urusan hewan ketimbang kebutuhan dasar manusia. Padahal dana ratusan miliar itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jalan rusak, jembatan ambruk, dan sekolah yang telantar.
Tak hanya menyasar bupati, Dermawan juga meminta DPRD Nias Barat agar tidak mandul dalam mengawasi uang rakyat.
“Saya minta DPRD segera turun ke lapangan! Cek langsung fasilitas ‘sikuritifam’ bodong itu, periksa indikasi mark-up. Jangan hanya duduk manis terima gaji tanpa peduli rakyat. Jika terbukti ada pelanggaran hukum berat, DPRD wajib gelar sidang paripurna untuk memakzulkan Bupati Eliyunus Waruwu!” tegan Dermawan.
Dermawan mengingatkan bahwa jika kebijakan destruktif ini dibiarkan hingga 2029, generasi muda Nias Barat akan menanggung kerugian jangka panjang dari pajak yang mereka bayar. Ia menegaskan kritik ini murni demi marwah daerah, bukan untuk mencari panggung politik.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh aktivis anti-korupsi, tokoh masyarakat, pers, dan netizen untuk menyatukan kekuatan. Publik harus bergerak bersama menyelamatkan sisa anggaran daerah agar tidak terus berakhir menjadi “bangkai babi” akibat kebijakan yang keliru.
(Utema Gulo)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
