Papan Informasi Dana BOS Tanpa Tanda Tangan, Transparansi Anggaran Sekolah Dipertanyakan

BIREUEN - Papan informasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semestinya menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan kepada publik. Papan tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai media pengumuman, tetapi juga menjadi sarana bagi orang tua siswa dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana pendidikan direncanakan dan digunakan oleh pihak sekolah.

Secara prinsip, kewajiban keterbukaan tersebut memiliki landasan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Regulasi tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi oleh badan publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menekankan pentingnya pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efisiensi.

Namun, berdasarkan pantauan media ini pada Senin (31/8/2026), ditemukan sejumlah papan informasi Dana BOS di sekolah-sekolah yang dipasang di ruang terbuka, tetapi tidak dilengkapi tanda tangan Kepala Sekolah maupun Komite Sekolah.

Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana proses transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS telah dilakukan.

Ketiadaan tanda tangan pada papan informasi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan ataupun rekayasa anggaran. Namun, apabila informasi yang dipublikasikan tidak disertai pengesahan atau bentuk validasi dari pihak yang bertanggung jawab, masyarakat dapat mempertanyakan keabsahan, konsistensi, serta kesesuaian antara anggaran yang dipublikasikan dengan realisasi penggunaannya.

Di sinilah peran Komite Sekolah menjadi penting. Komite tidak hanya hadir sebagai pelengkap administrasi, tetapi memiliki fungsi strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan.

Pengawasan tersebut antara lain mencakup memastikan kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS, mengetahui serta mendorong keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dan memastikan informasi penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua siswa serta masyarakat.

Jika papan informasi anggaran merupakan wajah keterbukaan sekolah kepada publik, maka tanda tangan dan validasi bukan sekadar coretan administratif, melainkan simbol pertanggungjawaban.

Sebab, anggaran publik bukanlah angka yang boleh sekadar ditampilkan, tetapi harus dapat dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan diuji kebenarannya.

Masyarakat berhak mengetahui ke mana setiap rupiah anggaran pendidikan dialokasikan. Sebaliknya, pihak sekolah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

“Transparansi bukan sekadar membuka angka kepada publik, tetapi berani mempertanggungjawabkan setiap angka yang dibuka.”

Karena itu, jika terdapat papan informasi Dana BOS yang tidak dilengkapi pengesahan atau tanda tangan pihak terkait, kondisi tersebut patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan tetap terjaga.

( Hendra)