Mustafa kini menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada pihak yang melaksanakan proyek tersebut. Ironisnya, proyek yang disebut bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2026 itu diduga dikerjakan tanpa papan nama proyek maupun identitas yang jelas mengenai pihak pelaksana.
Kerusakan pematang tersebut bukan persoalan sepele. Air dari saluran irigasi masuk ke areal tambak Mustafa sehingga mengancam ribuan benih udang yang selama ini menjadi tumpuan penghasilannya.
Mustafa mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 17 ribu ekor benih udang di dalam tambaknya. Udang tersebut sebenarnya diproyeksikan baru akan dipanen sekitar satu bulan lagi, ketika harga diperkirakan mencapai Rp88.000 per kilogram.
Namun, akibat kondisi tambak yang semakin terancam, Mustafa terpaksa mengambil langkah untuk melakukan panen lebih awal. Konsekuensinya, harga jual yang diterima jauh lebih rendah, hanya berkisar Rp50.000–Rp60.000 per kilogram. Bahkan, sebagian udang disebut telah mati akibat kondisi yang terjadi.
Kerugian yang dialami Mustafa bukan hanya kehilangan hasil panen, tetapi juga ancaman terhadap modal dan keberlangsungan usaha tambaknya.
Persoalan ini sebelumnya telah disampaikan kepada kepala desa setempat. Namun hingga Minggu, 30 Agustus 2026, Mustafa mengaku belum mendapatkan penanganan maupun solusi yang nyata.
Kondisi tersebut membuat Mustafa meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Ia mendesak pemerintah segera turun langsung ke lokasi di Desa Pulo Naleung untuk melihat kondisi sebenarnya, memeriksa dampak pekerjaan proyek terhadap tambaknya, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab.
“Jangan tunggu sampai kerugian semakin besar. Kami petani kecil hanya ingin usaha kami dilindungi dan kerugian akibat pekerjaan proyek yang berdampak kepada kami mendapat perhatian serta penyelesaian yang adil,” tegas Mustafa.
Mustafa berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum kerugian yang dialaminya semakin besar dan berpotensi menyebabkan gagal panen.
Pekerjaan pembangunan dan normalisasi yang menggunakan uang negara seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan kerugian bagi mereka yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut
Karena itu, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Setiap proyek yang dibiayai uang rakyat harus memiliki identitas yang jelas, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak boleh mengorbankan masyarakat yang terdampak
“Pembangunan yang baik bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan tidak ada rakyat yang harus membayar mahal akibat pekerjaan tersebut. Uang negara harus menghadirkan manfaat, bukan meninggalkan masalah.”
( Hendra)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
