Titik-titik seperti Jalan Sudirman, Jalan Masjid, Jalan Dempo, Jalan Merapi, Jalan Simpang Gotong Royong, Jalan Gang Umar, Jalan Sei Bilah, Jalan Pelabuhan memang kelihatan rusak belum ada perhatian Pemerintahan Kabupaten Langkat.
Jika merujuk siapa yang menyuarakan, atau memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut, beberapa pihak memiliki peran dan tanggung jawab strategis.
Peran Media & Jurnalis.Rekan-rekan pers dan media lokal berada di garis depan untuk memberitakan kondisi riil di lapangan secara berkesinambungan. Publikasi berita kritik yang konstruktif adalah salah satu bentuk "pembelaan" agar suara masyarakat sampai ke meja pengambil kebijakan.
Peran Lembaga Swadaya & Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi sosial dan kepemudaan di tingkat lokal sering kali turut berfungsi sebagai jembatan aspirasi (penyambung lidah masyarakat) untuk mendesak instansi terkait agar segera memprioritaskan perbaikan jalan rusak.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Langkat & Dinas Pekerjaan Umum): Secara kewenangan, perbaikan jalan kabupaten atau lingkungan di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab eksekutif dan legislatif (DPRD Kabupaten Langkat dari daerah pemilihan setempat) melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah Advokasi Publik yang Efektif
Agar keluhan ini tidak hanya menjadi wacana, beberapa langkah konkret yang biasa ditempuh meliputi.Dokumentasi Visual: Mengambil foto atau video kondisi lubang jalan secara berkala sebagai data pendukung laporan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) / Audiens, Mendorong perwakilan masyarakat atau lembaga/organisasi untuk bersurat secara resmi kepada DPRD Kabupaten Langkat agar memanggil dinas terkait.
Publikasi Massal. Terus mengangkat isu ini melalui pemberitaan pers agar mendapat perhatian publik yang lebih luas secara regional maupun nasional.
Apakah Anda sedang berencana mengangkat isu infrastruktur jalan rusak ini melalui liputan khusus atau dorongan advokasi organisasi.
Meskipun beberapa waktu lalu ada pengukuran volume jalan seputaran Brandan oleh pihak Dinas terkait di bantu Kepala Pemerintahan Kecamatan Babalan dan jajarannya , warga mengharapkan tahun 2026 bisa terealisasi untuk perbaikan kualitas infrastruktur Pangkalan Brandan sekitarnya
( Adam)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
