Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat Kujang Padjajaran, Senin 14/09/2026.
“Kami tidak mempersoalkan siapa yang maju. Tapi prosesnya harus jelas dan tidak tebang pilih. Sampai hari ini warga belum tahu apa dasar dan indikator Inspektorat Daerah mengeluarkan rekomendasi untuk petahana Kepala Desa Tanjungsari Timur,” ujar Yogaswara, Ketum Kujang Padjajaran.
Senada, Ketua Umum Jampes H.Ader menambahkan bahwa rekomendasi dari institusi daerah harus melalui mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat apalagi menyangkut kades Tanjungsari Timur yg diduga banyak masalah terkait tata kelola pengelolaan keuangan desa.
“Pilkades itu pesta demokrasi tingkat desa. Kalau rekomendasi Inspektorat keluar tanpa alasan yang jelas dan tanpa uji publik, maka akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Kami minta Inspektorat Daerah membuka dokumen pendukung dan kriteria penilaian,” tegasnya.
Kedua ormas ini mendesak 3 hal kepada Inspektorat Daerah membuka secara publik indikator pemberian rekomendasi untuk calon petahana.
Inspektorat diminta menggelar audiensi terbuka dan Memastikan tidak ada intervensi dalam tahapan pencalonan petahana kades Tanjungsari Timur agar proses berjalan jujur, adil, dan demokratis.
“Kami mendukung Pilkades yang berkualitas. Tapi kualitas itu lahir dari proses yang bersih. Jangan sampai rekomendasi justru jadi polemik baru di desa, jika hal ini berlarut kami akan melakukan aksi unjuk rasa” pungkas Yogaswara Ketua Umum Kujang Padjajaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Kujang Padjajaran dan Jampes menyatakan akan terus mengawal proses Pilkades di Tanjungsari Timur.
(Aby Surabi)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
